DENPASAR,radarbali.jawapos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyita perhatian publik saat dirinya membongkar harga LPG tiga kilo.
Barang bersudsudi seperti Pertalite dan LPG 3 kilo dalam anggaran 2024 diungkap Purbaya di salah satu pertemuannya baru-baru ini.
Ia menyebutkan harga Pertalite harga tercantum atau keekonomiannya seharusnya Rp 11.700 perliter namun masyarakat hanya membayar Rp 10.000 saja.
"Sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700 atau 15 persen melalui kompensasi," kata Purbaya, Selasa (30/9).
Subsidi untuk LPG 3 kg mencapai 70% dari harga keekonomian. Masyarakat membayar Rp12.750 per tabung, sementara harga aslinya Rp42.750, sehingga pemerintah menanggung Rp 30.000 per tabung.
Pada tahun 2024, realisasi subsidi ini mencapai Rp80,2 triliun dengan 41,5 juta pelanggan yang merasakan manfaatnya.
"Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah," jelasnya.
Pada sektor kelistrikan, rumah tangga dengan daya 900 VA yang mendapatkan subsidi hanya membayar Rp600 per kWh, padahal harga
keekonomiannya mencapai Rp1.800 per kWh.
Sementara untuk rumah tangga 900 VA non-subsidi, masyarakat membayar Rp1.400 per kWh dari harga keekonomian yang sama, dengan selisih 22% atau Rp400 ditanggung melalui kompensasi.
Subsidi pun diberikan pada pupuk. Untuk pupuk Urea, harga keekonomian Rp5.558/kg, sedangkan petani hanya membayar Rp2.250/kg. Sementara pupuk NPK harganya Rp10.791/kg, dan masyarakat hanya membayar Rp2.300/kg.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal agar tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Purbaya.
Namun dalam praktiknya harga yang tercatat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat bawah.
LPG bahkan menyentuh harga Rp 30.000 di momen langka seperti ini.
Keluhan masyarakat akan langkanya LPG makin terdengar saat penadah ramai menaikkan harga tanpa sepengetahuan pusat.***
Editor : Desi Rabiati