SINGARAJA, radarbali.id – Para mahasiswa di Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar demo ke Gedung DPRD Buleleng, Jumat siang (22/4). Mahasiswa itu tergabung dalam sejumlah organisasi. Mereka menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Bali Utara Bersuara (Ambara).
Ambara terdiri dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Jong Java Banyuwangi, Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Bima Dompu (IMBIPU), dan Ikatan Mahasiswa Lamongan (Ikamala) Singaraja.
Kedatangan mereka diterima langsung Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Di hadapan ketua dewan, para mahasiswa menyampaikan tiga poin tuntutan.
Pertama, meminta pemerintah mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan pertalite. Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan.
Kedua, mengembalikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng (migor) ke angka Rp 14 ribu per liter. Harga tersebut sempat diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu lembaga yudikatif juga diharapkan menjatuhkan hukuman berat bagi para mafia minyak goreng.
Terakhir, mahasiswa meminta agar pemerintah menyerap produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G-20 yang akan dilaksanakn di Bali. Sehingga hal itu berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat di Bali.
“Kami menyuarakan keresahan masyarakat yang makin menjerit dengan kebijakan pemerintah yang makin mencekik. Terutama masyarakat lapisan bawah yang terdampak langsung dengan kenaikan harga BBM dan minyak goreng ini,” kata Miftahul Anam, Koordinator Aksi.
Menurutnya kebijakan itu tak hanya berdampak langsung pada masyarakat. Utamanya kelompok nelayan dan UMKM. Bahkan mahasiswa rantau juga turut merasakan dampak. Sebab harga sembako perlahan meningkat.
“Mahasiswa yang kost juga jelas terdampak. Mau masak, harga-harga naik. Mau belanja makanan jadi juga begitu. Sampai kapan kami harus makan rebusan,” kritiknya.
Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, sejumlah tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti. Diantaranya soal ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan, dan keterlibatan UMKM dalam KTT Presidensi G-20.
Khusus ketersediaan BBM, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Baik itu Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Hiswana Migas.
“Supaya nelayan itu dimudahkan dan diprioritaskan mendapat BBM subsidi. Bukan yang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka kan sudah punya kartu nelayan, idealnya tentu diberi kemudahan mengakses BBM bersubsidi,” kata Supriatna.
Khusus keterlibatan UMKM dalam KTT Presidensi G-20, Supriatna mengatakan hal tersebut akan disampaikan pada Gubernur Bali Wayan Koster.
“Kami mendukung agar produk UMKM bisa digunakan langsung. Sehingga KTT G-20 bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kami akan sampaikan ini pada gubernur,” tukasnya.
Editor : Yoyo Raharyo