Ratusan rumah tersebut baru bisa diperbaiki, lantaran alokasi anggaran pemerintah yang terbatas. Saking terbatasnya anggaran, tahun ini pemerintah hanya bisa memberikan insentif sebanyak Rp 9,9 juta per rumah. Bantuan itu diperuntukkan bagi rumah-rumah yang mengalami kerusakan ringan akibat bencana alam.
“Biayanya yang tersedia hanya Rp 9,9 juta. Jadi kami dorong masyarakat memaksimalkan swadaya masyarakat di sana. Sehingga kerusakan akibat bencana bisa diperbaiki,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng, Ni Nyoman Surattini.
Ia menjelaskan rumah-rumah yang diperbaiki pada tahun ini merupakan rumah yang terdampak bencana sejak tahun 2018 hingga akhir 2021 lalu. Ia mengaku masih banyak rumah yang belum bisa mendapat dana insentif. Sebab alokasi anggaran yang terbatas.
Pada tahun 2022 saja, ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan ringan akibat bencana angin puting beliung dan tanah longsor. “Tapi tahun ini belum bisa diperbaiki, karena laporannya banyak yang baru masuk,” ujarnya.
Surattini mengaku pihaknya akan berupaya melakukan rehabilitasi pada tahun 2023 mendatang. Hanya saja alokasi anggaran cukup terbatas. Mengingat tahun 2023 nanti, pihaknya hanya mendapat alokasi anggaran rehabilitas ringan dampak bencana untuk 36 unit rumah saja.
Sementara untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang dan kerusakan berat, Surattini mengatakan Dinas Perkimta Buleleng tak memiliki cukup anggaran untuk memperbaiki rumah tersebut. Pemkab Buleleng terpaksa mengusulkan perbaikan rumah itu kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (eps)
Editor : Donny Tabelak