SINGARAJA– Pemkab Buleleng akhirnya mencairkan dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana itu akan digunakan untuk mensubsidi biaya transportasi. Sehingga biaya komoditas pokok tidak terlalu tinggi. Harapannya harga barang juga bisa dikendalikan.
Kini Pemkab Buleleng tengah bingung menangani laju inflasi. Laju inflasi pada tahun kalender 2023, menyentuh angka 2,96 persen. Dikhawatirkan laju inflasi akan makin tak terkendali, lantaran harga komoditas pokok terus merangkak naik.
Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengaku ada beberapa komoditas yang menyebabkan kenaikan inflasi di Buleleng. Diantaranya minyak goreng, beras, dan cabai. Khusus komoditas beras, cabai, dan bawang, pemerintah meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menyerap hasil panen petani.
Sementara gula dan minyak goreng akan didatangkan dari luar daerah. Pemerintah akan memberikan subsidi biaya angkut yang pembiayaannya bersumber dari BTT.
Lihadnyana mengklaim pemerintah harus mencairkan dana BTT agar inflasi tidak melonjak lagi. Sebab inflasi diprediksi meningkat, karena dalam waktu dekat ada hari raya Natal dan Tahun Baru, Imlek. Galungan, Pemilu, Nyepi, serta Idul Fitri.
“Ini salah satu cara melakukan intervensi harga. Rantai distribusinya kami potong, biaya transportasi kami subsidi. Sehingga harganya bisa lebih murah,” kata Lihadnyana saat ditemui di DPRD Buleleng, Jumat (24/11).
Terpisah, Dirut Perumda Swatantra Buleleng, I Gede Bobi Suryanto mengaku ada beberapa komoditas yang harus didatangkan dari luar daerah. Masalahnya biaya transportasi cukup besar. Sehingga saat didatangkan ke Bali pun, harga akan masih relatif tinggi. Namun bila ada subsidi, harga bisa lebih terjangkau.
Untuk ongkos kirim dari Jakarta misalnya, perusahaan harus merogoh biaya hingga Rp 14,5 juta.
“Tahap awal kami mau datangkan minyak goreng dulu. Kami akan datangkan 24 ribu liter, menggunakan dua truk kontainer. Nanti ada subsidi biaya angkat, sehingga harganya bisa terjangkau,” kata Bobi.
Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna tak masalah jika pemerintah akan mencairkan BTT. Ia meminta agar dana itu benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Terlepas bagaimana skema atau kebijakannya kami mendukung saja tdk ada masalah. Hanya saja kami berpesan kiat harus mulai berpikir dan bekerja dengan baik, agar tidak ada persoalan kedepannya,” tegas Supriatna. ***
Editor : Donny Tabelak
Sumber : Radar Bali