BBM Nonsubsidi Meroket, Pemkab Buleleng "Ikat Pinggang" dan Alihkan Rapat ke Daring
SINGARAJA, RadarBali.id – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang cukup signifikan menjadi ujian bagi napas anggaran operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.
Alih-alih menambah alokasi dana, Pemkab Buleleng justru memilih jalur "ikat pinggang" dengan melakukan efisiensi besar-besaran pada sektor transportasi.
Kenaikan harga Pertamina Dex—yang menjadi konsumsi wajib kendaraan dinas—dari Rp14.500 menjadi Rp27.900 per liter, memaksa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memutar otak.
Pasalnya, anggaran transportasi tahun ini sudah "ketok palu" dan tidak akan ada penambahan meski harga pasar bergerak fluktuatif.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Buleleng, Made Pasda Gunawan, menegaskan bahwa kebijakan ini murni untuk menekan belanja daerah. "Prinsipnya justru untuk mengurangi, bukan menambah anggaran," ujarnya, Minggu (10/5/2026).
Satu Titik, Satu Kendaraan
Sebagai langkah konkret, Pemkab Buleleng mulai merombak budaya kerja. Perjalanan dinas dikurangi drastis dan dialihkan ke rapat daring melalui aplikasi konferensi video. Jika memang harus melakukan kegiatan luar daerah secara berkelompok, pola "rombongan satu kendaraan" kini diwajibkan.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, memaparkan simulasi penghematan yang cukup mencolok. Jika sebelumnya rombongan berangkat menggunakan sepuluh mobil dinas kecil, biaya operasionalnya bisa mencapai Rp6 juta. Namun, dengan memanfaatkan bus atau minibus dari satu titik kumpul, biaya bisa ditekan hingga hanya Rp1,5 juta.
"Langkah ini mampu menekan penggunaan kendaraan dinas secara signifikan. Selain efisien secara jumlah, penggunaan bus jauh lebih hemat dari sisi biaya operasional," kata Bupati Sutjidra.
