SINGARAJA, Radar Bali.id – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai berdampak ke daerah.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah taktis melalui gerakan "Buleleng Berhemat".
Baca Juga: Jumat WFH bagi ASN Jembrana Segera Berlaku: Sekda Ingatkan Bekerja, Bukan Libur Tambahan!
Wakil Ketua II DPRD Buleleng, Made Jayadi Asmara, menegaskan bahwa penghematan konsumsi energi menjadi harga mati guna menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat di tengah ancaman krisis energi global.
WFH Sebagai Solusi Efektif
Salah satu strategi yang diusulkan adalah penerapan kembali sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Menurut Jayadi, WFH tidak hanya menekan mobilitas kendaraan, tetapi juga berdampak domino pada penghematan anggaran operasional kantor.
”Penghematan melalui WFH ini sangat efektif. Dalam satu hari bekerja dari rumah, perkantoran dapat mengurangi penggunaan air, listrik, hingga konsumsi BBM secara signifikan,” ujar Jayadi pada Kamis (23/4/2026).
Selain WFH, Jayadi meminta agar perjalanan dinas dievaluasi ketat. Jika memang harus dilakukan studi banding, ia menyarankan agar difokuskan di dalam daerah saja untuk menghindari biaya tiket pesawat yang kian melambung akibat kenaikan harga avtur.
Dorong Transportasi Massal
Tak hanya solusi jangka pendek, politisi yang juga menjabat Ketua DPD Nasdem Buleleng ini menyarankan Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menghidupkan kembali sistem transportasi massal.
Langkah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
- Manfaat: Mengurangi konsumsi BBM secara kolektif.
- Dampak Lingkungan: Meminimalisir kepadatan lalu lintas (krodit) di ruas jalan utama Buleleng.
- Tujuan: Membangun kemandirian energi di tingkat lokal.
Jayadi menekankan bahwa kebijakan ini memerlukan komitmen kuat dan edukasi yang masif kepada masyarakat agar gaya hidup hemat energi menjadi budaya baru di Bali Utara.
”Ke depan harus ada sistem yang dibangun. Ini perlu kebijakan yang jelas, kemudian diikuti dengan edukasi kepada masyarakat secara luas,” tandasnya. [*]
Editor : Hari Puspita