SINGARAJA, radarbali.jawapos.com — Ruang demokrasi di Kabupaten Buleleng mendadak buntu. Gedung DPRD Buleleng yang seharusnya menjadi wadah penyambung lidah rakyat, justru menyajikan panggung ironi. Ratusan anasir mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Buleleng (HMI Cabang Singaraja, PC PMII Buleleng, dan PC IMM Buleleng) dibiarkan telantar di bawah terik matahari, sementara seluruh pimpinan dan anggota dewan kompak absen tanpa delegasi resmi.
Massa aksi datang bukan dengan tangan kosong. Mereka membawa dokumen kajian akademis tebal bertajuk Analisis Komparatif Isu Strategis Nasional dan Kewilayahan Tahun 2024-2026 yang merangkum 12 isu krusial, di antaranya:
- Krisis ekologi TPA Bengkala.
- Polemik pajak coffeeshop bagi UMKM.
- Ancaman masif alih fungsi lahan subak.
Namun, alih-alih ditemui oleh perwakilan politik yang memiliki wewenang kebijakan, mahasiswa justru dihadang barikade ketat aparat pengaman dan hanya diterima oleh dua orang staf sekretariat.
Ironi Ruang Publik: Mahasiswa Kepanasan, Pejabat "Neduh"
Aksi yang berlangsung sejak pagi ini memperlihatkan pemandangan kontras yang memicu mosi tidak percaya. Di saat para demonstran bertahan di atas aspal panas demi menyuarakan jeritan konstituen, sejumlah aparat negara dan pejabat penentu kebijakan justru terlihat bersantai mencari perlindungan di bawah rindangnya pepohonan dan kanopi gedung yang teduh.
"Sepanjang pengalaman kami menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Buleleng, baru kali ini tidak ada satu pun unsur pimpinan maupun anggota DPRD yang hadir. Sikap ini patut dipertanyakan sebagai bentuk komitmen terhadap fungsi representasi dan pengawasan," ujar Didit Kurniadin, Ketua Umum HMI Cabang Singaraja.
Didit menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu, melainkan dari kesediaan wakil rakyat untuk hadir, mendengar, dan mempertanggungjawabkan mandatnya. Aliansi mendesak Ketua DPRD Buleleng segera memberikan kepastian waktu pertemuan resmi.
Ketidakhadiran total anggota legislatif ini sempat diklaim karena adanya agenda ibadah keagamaan (Odalan). Sebagai organisasi kemahasiswaan yang menjunjung tinggi toleransi, massa akhirnya memilih mundur demi menghormati jalannya ibadah, namun dengan catatan evaluasi yang keras.
Fauzi Hariri, Ketua Umum PC PMII Buleleng, mengecam ketiadaan delegasi resmi yang mengabaikan situasi krusial ini. "Kami pulang hari ini demi menghormati ibadah Anda. Namun ingat, kami akan kembali lagi dengan gelombang yang lebih besar untuk menagih kewajiban moral Anda sebagai wakil rakyat!" tegas Fauzi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua PC IMM Buleleng, Muhammad Saiful, menyatakan kekecewaan mendalam atas disorientasi fungsi keterwakilan ini. "Kami datang dengan cara yang baik, damai, dan sesuai aturan membawa aspirasi masyarakat. Kami akan terus mengawal perjuangan ini sampai mendapat respons jelas," sentil Saiful.
Tuntutan Utama Aliansi Cipayung Plus Buleleng
Melalui aksi ini, opini publik dan massa mendesak tiga poin restorasi fungsi DPRD Buleleng:
|
No |
Tuntutan |
Keterangan |
|
1 |
Buka Ruang Audiensi Terbuka |
DPRD Buleleng harus menghentikan taktik "kucing-kucingan" dan membuka ruang sidang utama secara transparan bagi rakyat. |
|
2 |
Klarifikasi Terbuka Ketua DPRD |
Ketua Dewan wajib memberikan penjelasan rasional kepada publik terkait absennya seluruh anggota legislatif secara kolektif. |
|
3 |
Hentikan Barikade Berlebihan |
Menghadapi kajian akademis mahasiswa dengan tameng pengaman berlapis dan sikap acuh pejabat dinilai hanya memperlebar jurang krisis kepercayaan. |
Jika untuk berdiri bersama rakyat di bawah terik matahari saja para pejabat dewan sudah enggan, publik kini berhak mempertanyakan: Bagaimana mereka bisa dipercaya mampu memikul beban berat penderitaan rakyat di dalam ruang sidang? Sudah saatnya DPRD Buleleng keluar dari zona nyaman.***
Editor : M.Ridwan