Toko kelontong Madura di Bali ditengarai ada sejak delapan tahun terakhir. Kini, keberadaan mereka kian meluas. Berikut petikan wawancara wartawan Jawa Pos Radar Bali Ni Made Ari Rismaya Dewi tentang fenomena toko kelontong Madura dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undiknas Denpasar, Ida Bagus Raka Suardana.
Apakah Anda pernah melakukan survei terhadap toko kelontong Madura di Bali?
Saya pernah wawancara langsung, bukan penelitian tapi semacam observasi kecil-kecilan di beberapa tempat. Memang itu ada pengusaha besar di baliknya, kalau tidak salah ada empat pengusaha besar dari Madura. Tapi, itu masih perlu dibuktikan lagi kepastiannya karena itu situasi sepintas.
Apa yang Anda dapat dari observasi tersebut?
Fenomena ini menarik, karena merambah masuk ke kampung-kampung maupun gang-gang dan tidak memakai izin resmi. Mereka mengontrak tempat sekitar Rp12 juta hingga RP15 juta per tahun. Berbeda dengan toko modern yang sudah pasti memiliki izin resmi.
Bagaimana Anda melihat fenomena tersebut?
Pengadaan barang jualannya itu ada suplier, ada bosnya yang memang suplai barang-barang itu. Semacam jejaringlah, toko berjejaring tapi dalam skala kecil dibandingkan toko modern. Mungkin warung berjaring lebih tepatnya.
Menurut Anda, kenapa toko kelontong Madura ini bisa cepat berkembang?
Kalau di Bali karena adanya peluang usaha. Selain itu, sifat orang Bali yang permisif. Tidak mempermasalahkan orang itu ngontrak, sehingga nyaman-nyaman saja asalkan rukonya laku.
Apakah sudah ada penelitian tentang fenomena ini?
Sepengetahuan saya belum menemukan adanya penelitian yang secara khusus membahas fenomena warung berjaring ini. Namun observasi, diskusi, maupun obrolan dengan para akademisi dan pengusaha lokal sudah pernah dilakukan. Bahkan, dalam acara formal.
Apakah toko kelontong Madura ini mengandalkan kekerabatan seperti warga Tiongkok?
Berbeda dengan sistem bisnis Tiongkok yang mengandalkan kekerabatan. Meskipun berasal dari suku yang sama dari Madura, sistem bisnisnya tidak menggunakan kekerabatan, melainkan bisnis murni.
Apa saran Anda ke depan?
Desa Adat bisa berperan karena belum ada regulasi resmi. Berbeda dengan toko modern yang mematok harga lebih tinggi, sehingga tak mengancam keberadaan warung lokal. Misalnya aturan dari desa adat yang nantinya dapat mengantisipasi agar tak mematikan ekonomi warung setempat dan bersaing sehat. [habis/editor:maulana sandijaya]
Editor : Hari Puspita