Petugas pemilu selama masa tahapan ini banyak yang kondisinya drop. Total 22 orang. Bahkan dua di antaranya meninggal dunia. Pihak KPU telah memberikan perhatian berupa penghormatan.
PETUGAS yang meninggal satu orang dari Melaya, Jembrana bertugas sebagai petugas pengamanan dan satu sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Karangasem. Sebagai bentuk rasa hormat, KPUD Kabupaten Jembrana menyerahkan uang santunan senilai Rp 46 juta kepada ahli waris Linmas penjaga TPS yang meninggal.
Almarhum Sai'un Anam, 58, seorang linmas di TPS 006, Banjar Puseh, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Jembrana. Sai'un Anam meninggal pada 13 Februari 2024 usai pembuatan TPS.
Komisioner KPUD Bali, Divisi Sosialisasi dan SDM, I Gede John Darmawan mengatakan santunan senilai Rp 46 juta itu sudah diserahkan oleh KPU Jembrana langsung kepada ahli waris almarhum, tanggal 20 Februari 2024, kemarin.
Dengan rincian Rp 10 juta untuk bantuan pemakaman, dan Rp 35 juta sebagai santunan kematian badan ad-hoc. Mantan Ketua KPUD Kota Denpasar itu menjelaskan santunan yang diberikan kepada keluarga almarhum Sai'un Anam bersumber dari anggaran KPUD Kabupaten Jembrana.
“KPUD Jembrana. Karena memang dana santunannya, anggarannya ada di masing-masing Kabupaten/kota,” katanya berapa hari lalu.
Untuk 19 orang yang yang lainnya ada yang sudah terbayar dan belum terbayarkan.
Selain itu, ada petugas yang tertabrak pada saat membawa kotak suara dari PPS ke PPK. Biaya pengobatan belum terbayar karena belum tersedia anggaran.
Dijelaskan dalam tahapan pemilu masih dalam proses rekapitulasi yang belum selesai. Ditargetkan selesai 25 Februari di tingkat kecamatan.
Bagaimana nasib Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas dua kali karena pemungutan suara ulang (PSU)? Kata John tidak ada penambahan honor karena masa kerja KPPS bukan hanya sehari tapi sampai 25 Februari.
“Honorarium tambahan tidak ada KPPS bertugas karena pelaksanaan PSU. Pemilu 2024 postur anggaran bahasanya bukan kegiatan orang per bulan dihitung masa kerja dari hingga 25 Februari. Masih terhitung kerja. Satu hari hitungan kegiatan hitungan bulan,” jelasnya.
John memastikan akan melakukan evaluasi untuk dilakukan rekomendasi ke KPU RI. Dari KPUD kabupaten/kota hingga provinsi akan memberikan evaluasi terhadap semua tahapan. terlebih saat ini narasi kecurangan terus bermunculan khususnya pada Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).
“Dari hasil evaluasi dari kabupaten/kota dan KPUD Provinsi Bali ini akan menjadi rekomendasi untuk KPU RI buat regulasi kedepannya. Baik dari sistem mekanisme kerja, waktu dan SDM itu akan menjadi evaluasi. Setiap Pemilu kami lakukan Pemilu,” terangnya.
Proses pemungutan suara rata-rata berjalan lancar. walau ada lima tempat pemungutan suara (TPS) yang melakukan PSU. Namun, dari KPU sudah menyediakan website untuk melihat hasil perolehan sementara yang bisa diakses kapanpun melalui https://infopemilu.kpu.go.id.
“Ya diproses rekapitulasi menjadi heboh proses hasil peserta Pemilu. Karena ini data yang ingin dilihat oleh publik sudah difasilitasi oleh Info Pemilu. Karena sistem berjalan dengan baik ada perbedaan hasil menimbulkan kecurigaan,” jelasnya. Lanjut dia, penghitungan sudah selesai di tingkat TPS, saat ini dilakukan rekapitulasi di kecamatan pada 15 Februari hingga 2 Maret.
“Mereka sudah bekerja estafet. Proses tetap berjalan disaksikan oleh para saksi cross check data dan diperiksa lagi di tingkat kecamatan sebelumnya TPS. Bertahap Kabupaten, provinsi pusat,” tandasnya. (ni Kadek novi febriani/editor: indra prasetia)
Editor : Hari Puspita