DENPASAR, radarbali.id - Krodit dan Kemacetan selalu terjadi di kawasan Pelabuhan Sanur. Kendati demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar akui belum bisa mengintervensi keberadaan Pelabuhan Sanur secara keseluruhan.
"Selama ini keberadaan Pelabuhan Sanur belum 100 persen kami bisa intervensi. Karena belum ada serah terima pengelolaannya," kata Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, kemarin (2/7/2024).
Pemkot Denpasar pun sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta pada Rabu (20/6) lalu.
Baca Juga: Fokus Latihan di Kandang, Bali United Gelar Latihan Perdana
Adapun audiensi ini dalam rangka membahas business plan jangka panjang Pelabuhan Sanur. Termasuk membahas upaya mengatasi kemacetan di Kota Denpasar, salah satunya di area Pelabuhan Sanur.
Dirinya pun sudah menerima kabar dari Wali Kota Denpasar bahwa Menteri Perhubungan RI perlu berkonsultasi kembali dengan Presiden.
"Tetapi kami di Pemkot tetap berharap, besar harapan kami. Kenapa kami menyampaikan business plan, sesuai keinginan masyarakat Bali sebenarnya," ujarnya.
Baca Juga: Bali United Akhirnya Diperkuat Duet Tajam Samurai Jepang Mitsuru Maruoka – Kenzo Nambu
Bukan karena ada potensi ekonominya, melainkan supaya Pemkot Denpasar bisa mengurai permasalahan yang terjadi akibat dari keberadaan Pelabuhan Sanur ini.
Diumpamakannya jika diberikan pengelolaan penuh, pihaknya akan membagi keberangkatan dari Pelabuhan Sanur.
"Misalnya dalam satu hari jumlah kapal boat yang berangkat dari Sanur one day trip berapa 100 boat. Bisa saja kami bagi 50 dilakukan penyeberangan dari Pelabuhan Sanur; 30 di Mertasari; 20-nya di Serangan. Kan terurai dia kemacetannya," jelasnya.
Baca Juga: Minta Auditor Dihadirkan sebagai Saksi, Pengawas Yayasan Dhyana Pura: Jika Benar Ada Penggelapan Rp 25 Miliar maka Dhyana Pura Pasti Bangkrut!
Oleh karenanya, selama pengelolaan belum diserahkan, hal-hal seperti ini belum bisa dilakukan.
"(Penyerahannya, red) kami akan follow up terus melalui Dinas Perhubungan. Astungkara diserahkan," sambungnya.***