Jurnalis Jawa Pos Radar Bali, Eka Prasetya, mendapat kesempatan mengikuti kegiatan China International Press Communication Center (CIPCC) yang berpusat di Beijing, Tiongkok. Berikut laporan perjalanannya dari Negeri Tirai Bambu.
EKA PRASETYA, Beijing
SEJAK sampai di Tiongkok pada Senin lalu (11/5/2026), nyaris tak banyak kegiatan yang saya lakukan. Hari pertama dan hari kedua, saya lebih banyak beristirahat. Penerbangan panjang, cukup menguras tenaga. Maklum, usia mendekati 40, sudah tak enerjik lagi seperti dulu.
Selebihnya, saya hanya mengurus SIM card untuk mainland Tiongkok guna memudahkan komunikasi. Sekaligus mengirit biaya.
Ongkos roaming dari provider telekomunikasi di Indonesia cukup mahal untuk ukuran kantong saya. Jadi, bila bisa berhemat tentu tak ada salahnya.
SIM card itu juga menjadi salah satu gerbang untuk mengurus berbagai keperluan selama berada di Tiongkok. Saat mengurusnya di Tiongkok, prosesnya jauh berbeda dengan proses pengurusan di Indonesia.
Di Indonesia, khususnya di Bali, warga negara asing (WNA) bisa dengan mudah membeli SIM card. Saat turis tiba di Bali, mereka bisa menjumpai berbagai outlet penjualan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Turis cukup menunjukkan paspor, IMEI, dan mengisi alamat tinggal selama di Bali. Petugas di outlet penyedia jasa komunikasi akan membantu proses pendaftaran.
Biasanya ada khusus turis yang dijual seharga Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu. Dalam waktu 5 menit, turis bisa menggunakannya untuk komunikasi.
Tapi, tidak demikian di Tiongkok. Sepanjang perjalanan saya keluar dari Terminal Kedatangan Internasional di Shanghai Pudong International Airport, saya tidak menemukan satu pun outlet penjualan.
Jangankan SIM card, money changer pun tidak saya jumpai. Entah karena saya kurang beruntung, atau memang tidak ada.
Pun demikian saat sampai di Beijing Capital International Airport, tak ada yang menyediakannya.
Supermarket di area kampus juga setali tiga uang. Bahkan di sekitar kampus, tidak ada outlet yang menjualnya bagi turis. Meski di luar area kampus, outlet yang menjual handphone cukup banyak.
SIM card baru saya urus pada Selasa siang (12/5/2026). Saya dengan beberapa wartawan yang juga berasal dari kawasan Asia Pasifik menuju Dongfeng Building yang berada di sisi selatan kampus.
Jaraknya kurang lebih 10 menit berjalan kaki dari apartemen yang saya huni di sisi barat kampus.
Ketika sampai, saya mendapati sudah banyak jurnalis yang mengantre untuk membuatnya. Prosesnya pun cukup unik. Kartu dimasukkan ke dalam sebuah mesin. Selanjutnya jurnalis duduk di depan kamera.
Selanjutnya harus menolehkan kepala ke kiri dan ke kanan, mengedipkan mata, juga membuka mulut. Selanjutnya membubuhkan tanda tangan.
’’Heboh juga, ya cara buat SIM card di sini,” celetuk Nadia Ayu Soraya, rekan saya sesama jurnalis dari Indonesia yang juga mengikuti program CIPCC 2026.
Saat membayar, saya sempat menahan napas. Harganya mahal. Untuk masa aktif selama 6 bulan dengan kuota data sekitar 50 gigabyte, saya harus merogoh biaya CNY 400 atau 400 Yuan, sekitar Rp 1,04 juta.
Ingatan saya kala itu langsung melayang ke era tahun 2000-an, ketika handphone baru saja jamak digunakan di Indonesia. Saat itu harga SIM card lebih mahal dari harga handphone-nya.
Meski harganya mahal, menurut beberapa kolega yang pernah melawat ke Tiongkok, Taiwan, maupun Makau, harga itu terbilang wajar.
Apalagi setelah memiliki nomor mainland Tiongkok, urusan dokumen menjadi lebih lancar.
Setelah saya memiliki SIM card, urusan keluar masuk kampus menjadi lebih mudah. Cukup berjalan sambil scan wajah, tanpa harus membawa kartu khusus sebagai akses keluar masuk.
Mengurus dokumen perbankan juga lebih mudah. Karena bank selalu merujuk nomor Tiongkok sebagai proses pendataan dan verifikasi.
Oh ya, selama di Tiongkok saya juga mengurus rekening bank untuk memudahkan transaksi. Hal ini akan saya ceritakan lain waktu.
Tapi yang harus diketahui, dengan mengaktifkan SIM card dari Tiongkok, maka beberapa aplikasi tak bisa digunakan. Seperti aplikasi Whatsapp, Facebook, Gmail, Google, termasuk TikTok.
Pemerintah Tiongkok belum membuka akses aplikasi tersebut, karena mereka belum mematuhi aturan yang diterapkan di Tiongkok.
Adapun aturan yang dimaksud semacam aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
’’Pemerintah Tiongkok tidak membatasi akses. Tiongkok terbuka, sepanjang platform digital bersedia mematuhi aturan yang ada di Tiongkok,” kata Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar, Zhang Zhisheng, ketika berjumpa pada Rabu (29/4/2026).
Lantas, bagaimana solusinya? Solusinya gunakan layanan roaming dari provider telekomunikasi di Indonesia. Solusi lainnya, beralih menggunakan media sosial dan aplikasi pesan lain yang bisa diakses dari Tiongkok.
Tak ada salahnya melakukan penyesuaian selama beberapa bulan, sambil mempelajari perkembangan teknologi di Negeri Tirai Bambu. (bersambung)
Editor : M.Ridwan