DENPASAR, radarbali.id – Keabsahan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, I Made Daging, kembali menjadi sorotan.
Dalam sidang praperadilan jilid III di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (30/10), dua ahli pidana yang dihadirkan pihak pemohon dan termohon Polda Bali justru memberikan pandangan berbeda mengenai penerapan dekriminalisasi dalam KUHP Nasional hingga kewenangan menghentikan penyidikan.
Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu titik krusial dalam perkara yang kembali bergulir untuk ketiga kalinya ini.
Terlebih, pemohon mempersoalkan adanya dua penetapan tersangka terhadap orang dan perbuatan yang sama, tetapi menggunakan dasar pasal berbeda.
Sementara itu, SP3 yang diterbitkan penyidik Ditreskrimsus Polda Bali juga dipersoalkan karena dinilai tidak mempertimbangkan putusan praperadilan sebelumnya.
Sidang dengan agenda pemeriksaan ahli tersebut dipimpin hakim tunggal Yudi Eka Putra. Pemohon I Made Daging menghadirkan Dr. I Nyoman Gede Remaja, Rektor Universitas Panji Sakti (UNIPAS) Singaraja. Sedangkan pihak termohon Polda Bali menghadirkan Dr. Dewi Bunga, dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
Gede Remaja dalam keterangannya menyoroti penerapan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya mengenai dekriminalisasi atau perbuatan yang tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum baru.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus dimaknai berdasarkan perbuatan yang dilakukan seseorang, bukan semata-mata pasal yang digunakan penyidik untuk menjeratnya.
Apabila suatu perbuatan tidak lagi merupakan tindak pidana, perbuatan yang sama semestinya tidak kembali diproses dengan menggunakan pasal berbeda.
"Kan jelas di situ, perbuatan yang tidak lagi merupakan tindak pidana, tidak bisa lagi diproses dengan persangkaan pasal yang baru," jelas Gede Remaja.
Dia juga menekankan pentingnya putusan praperadilan terdahulu sebagai bagian dari pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya. Apabila penyidik tidak menjadikan putusan tersebut sebagai acuan, harus ada alasan hukum yang kuat dan mendasar.
"Putusan itu adalah putusan. Jadi, mestinya itu yang kemudian dipakai sebagai acuan untuk proses-proses selanjutnya. Kalau itu dikecualikan atau tidak diperhatikan, mestinya harus ada argumentasi yang kuat dan mendasar dari penyidik untuk tidak memperhatikan putusan itu," ujarnya.
Gede Remaja turut menyinggung kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila penghentian penyidikan dilakukan dengan alasan dekriminalisasi, tetapi orang yang sama kembali ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan yang sama menggunakan pasal berbeda.
Meski demikian, dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Pandangan berbeda disampaikan ahli dari pihak termohon, Dewi Bunga.
Dia menjelaskan penetapan tersangka yang dilakukan sebelum berlakunya KUHP Nasional tetap dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku saat itu.
Namun, apabila setelah berlakunya ketentuan baru suatu perbuatan tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana, proses hukum terhadap tersangka maupun terdakwa harus dihentikan demi hukum.
"Kalau sebelum dekriminalisasi, maka penetapan tersangkanya adalah sah. Tetapi kalau misalnya setelah dekriminalisasi, penetapan tersangka dengan pasal yang sudah hilang atau mengalami dekriminalisasi, tentu tidak sah," terangnya.
Dewi Bunga merujuk Pasal 3 ayat (2) KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dia menegaskan, penghentian perkara akibat dekriminalisasi merupakan kewenangan penyidik.
Namun, kewajiban menghentikan perkara demi hukum perlu dibedakan dengan proses administrasi penerbitan SP3.
Menurutnya, KUHP tidak mengatur secara spesifik batas waktu penerbitan administrasi penghentian penyidikan setelah terjadinya dekriminalisasi.
Dia juga menyinggung mekanisme pengujian sah atau tidaknya penghentian penyidikan melalui praperadilan.
Dalam pandangannya, pihak yang berhak mengajukan permohonan telah ditentukan secara limitatif, yakni pelapor, korban, atau kuasanya.
Praperadilan pada prinsipnya menguji aspek formil, bukan masuk ke pokok perkara.
"Kalau di dalam KUHP itu sudah ditentukan, misalnya tadi adalah kuasa dari korban, kuasa dari pelapor. Jadi korban, pelapor, atau kuasanya. Maka, hanya itu saja berdasarkan asas lex scripta dan lex stricta," katanya.
Dia pun menegaskan penghentian penyidikan demi hukum akibat dekriminalisasi merupakan kewenangan penyidik, bukan hakim praperadilan.
"Masalah penghentian penyidikan demi hukum karena dekriminalisasi adalah bukan kewenangan dari hakim praperadilan, tetapi merupakan kewenangan penyidik," tegasnya.
Di luar persidangan, kuasa hukum termohon Polda Bali, AKBP I Nyoman Gatra, mengakui terdapat perbedaan pandangan antara kedua ahli.
Terutama menyangkut penafsiran Pasal 161 mengenai pihak yang memiliki legal standing untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
Menurut Gatra, ahli dari pihak pemohon menafsirkan kata "dapat" dalam ketentuan tersebut sebagai ruang yang memungkinkan pihak di luar pelapor, korban, atau kuasanya mengajukan praperadilan. Sebaliknya, ahli dari pihak termohon berpandangan ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara ketat.
"Ada sedikit perbedaan, terutama di penafsiran Pasal 161 tentang siapa yang berhak melakukan pengujian terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan," ujarnya.
Gatra juga menjelaskan alasan pihaknya tidak mengajukan duplik atas replik pemohon.
Menurutnya, pihak termohon mengikuti arahan hakim agar proses praperadilan yang merupakan pemeriksaan cepat dapat berjalan efektif.
Selain itu, pihaknya menilai tidak terdapat substansi baru dalam replik yang perlu ditanggapi.
"Setelah replik dibacakan, kami menganggap itu tidak ada substansi yang baru, sehingga kami tidak perlu lakukan duplik," katanya.
Sementara itu, kuasa hukum pemohon, I Made “Ariel” Suardana, menyoroti dasar hukum penerbitan SP3 oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bali.
Menurutnya, ahli yang dihadirkan pihak pemohon telah melihat adanya persoalan yuridis dalam penghentian penyidikan tersebut.
Salah satu yang dipersoalkan adalah pencantuman Pasal 83 dan Pasal 84 terkait restorative justice (RJ), padahal menurut pihak pemohon tidak pernah ada proses perdamaian antara Made Daging dengan pelapor.
"Dia sudah melihat ada kecacatan di penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Bali. Dia menggunakan pasal RJ, Pasal 83 dan 84, padahal antara klien kami dengan pelapor ini enggak pernah ada RJ, perdamaian enggak pernah ada," terang Ariel.
Selain itu, pihak pemohon mempertanyakan tidak dicantumkannya putusan praperadilan sebelumnya sebagai salah satu dasar pertimbangan penerbitan SP3.
Ariel menyebut kedua ahli pada dasarnya sama-sama menyoroti adanya persoalan dalam penerbitan penghentian penyidikan, meskipun menggunakan istilah berbeda.
"Ahli mereka sudah menyebutkan kalau ini cacat yuridis. Tapi memang tadi ahli mereka masih ragu-ragu menyebutkan yuridis, hanya dia menyebutkan cacat administratif, tetapi keduanya menyebutkan cacat," pungkasnya.
Sementara itu, Aryantha Wijaya, S.H., menambahkan, Sidang praperadilan jilid III ini dijadwalkan berlanjut dengan agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak pada Senin (2/11/2026).
“Kesimpulan tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan sebelum hakim menjatuhkan putusan atas permohonan praperadilan Made Daging,” singkatnya..
Senada, kuasa hukum pemohon lainnya Gede Pasek Suardika, menilai perkara praperadilan Made Daging menyangkut persoalan mendasar mengenai kepastian hukum.
Pihaknya meminta adanya kejelasan terkait dua penetapan tersangka terhadap orang dan perbuatan yang sama dengan penggunaan pasal berbeda.
Menurut Pasek, penetapan tersangka pertama semestinya diuji hingga pokok perkara. Sementara penetapan tersangka berikutnya harus dilihat dari prinsip nebis in idem atau larangan mengadili kembali perkara yang sama, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur hukumnya.
Dia menyebut perbuatan yang dipersoalkan dalam kedua perkara tersebut sama, yakni pembuatan surat pada 8 September 2020.
"Bagaimana bisa dua penetapan tersangka ini sah. Yang satu menggunakan Pasal 421 KUHP lama dan Pasal 83 Undang-Undang Kearsipan terkait penyalahgunaan kekuasaan. Sementara yang satu lagi menggunakan Pasal 391 dan 392 KUHP baru terkait pemalsuan surat. Padahal, objek perkara, lokus, tempus delicti, dan perbuatannya sama," ujar Pasek.
Pasek khawatir apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum, seseorang berpotensi berulang kali ditetapkan sebagai tersangka dan dihentikan penyidikannya atas perbuatan yang sama, hanya dengan mengganti dasar pasal yang digunakan.
"Nanti warga negara itu bisa aja suka-suka penyidik, mau dihentikan, mau dia tersangkakan lagi, hentikan lagi, tersangkakan lagi. Itu akan bisa dilakukan secara berulang-ulang," tutupnya.***
Editor : M.RidwanSumber : radarbali.id