Praperadilan Jilid III, Tim Hukum I Made Daging Gugat SP3 Polda Bali, Soroti ini
DENPASAR, radarbali.id – Perkara hukum yang menyeret I Made Daging kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Memasuki praperadilan jilid III, Tim Pembela Administrasi Pertanahan kembali menguji langkah penyidik Ditreskrimsus Polda Bali, kali ini terkait penerbitan surat penghentian penyidikan (SP3) yang berujung pada pencabutan status tersangka terhadap klien dari Tim Pembela Administrasi Pertanahan, yang berlangsung di Ruang Sidang Sari, PN Denpasar, Selasa (27/10).
Melalui permohonan praperadilan, tim hukum meminta hakim menguji keabsahan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/Henti.Sidik/35/VIII/RES.1.24/2026/Ditreskrimsus/Polda Bali dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Henti.Sidik/101-4/VIII/RES.1.24/2026/Ditreskrimsus/Polda Bali. Kedua surat tersebut diterbitkan pada 6 Agustus 2026.
Tim kuasa hukum, I Made Suardana, S.H., M.H., menegaskan bahwa permohonan tersebut bukan sekadar mempersoalkan keputusan administratif penyidik.
Menurut tim hukum, persoalan utamanya adalah kepastian hukum, konsistensi tindakan aparat penegak hukum, serta penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah lebih dahulu menguji penetapan tersangka kliennya.
Dalam permohonan yang diajukan kepada Ketua PN Denpasar tertanggal 12 Oktober 2026, tim hukum menguraikan bahwa I Made Daging sebelumnya pernah mengajukan praperadilan dengan Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Dps.
Putusan yang dibacakan pada 9 Februari 2026 itu menolak permohonan pemohon dan pada pokoknya mempertahankan keabsahan penetapan tersangka terhadap I Made Daging.
Penetapan tersangka tersebut sebelumnya diterbitkan melalui Surat Ketetapan Nomor Tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025. Perkara yang mendasarinya berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pasal 421 KUHP lama dan/atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Namun, setelah putusan praperadilan tersebut, penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan dan mencabut status tersangka I Made Daging pada 6 Agustus 2026. Langkah inilah yang kemudian menjadi objek sengketa dalam permohonan praperadilan terbaru.
Tim hukum berpandangan, putusan praperadilan sebelumnya harus menjadi bagian penting yang dipertimbangkan dalam tindakan hukum berikutnya.
