RADAR BALI - Dunia akhirnya bernapas lega setelah ketegangan di Timur Tengah mencapai titik nadir. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mengumumkan penangguhan serangan militer ke Iran selama dua minggu.
Keputusan krusial ini diambil hanya 90 menit sebelum tenggat waktu serangan berakhir pada Selasa (7/4/2026) malam pukul 20.00 ET, berkat mediasi intensif dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran merespons pengumuman ini dengan nada penuh kemenangan. Dilansir dari CNN dan Al Jazeera berdasarkan laporan media pemerintah Iran, Rabu (8/4/2026), pihak dewan mengeklaim telah berhasil memaksa Amerika Serikat untuk menerima rencana 10 poin mereka.
Dalam narasi resminya, Iran menyatakan telah menang melawan AS dan Israel dalam konfrontasi ini. "Penting untuk menjaga persatuan nasional sepenuhnya selama periode ini dan melanjutkan perayaan kemenangan dengan penuh semangat," bunyi pernyataan resmi dewan tersebut, yang sekaligus mengimbau warga untuk merayakan keberhasilan diplomasi mereka.
Poin Krusial: Sanksi, Nuklir, dan Selat Hormuz
Sebagai bagian dari rencana tersebut, Dewan Keamanan Iran menyebutkan bahwa Washington pada prinsipnya telah setuju untuk mencabut semua sanksi primer maupun sekunder.
Lebih lanjut, AS disebut akan menarik pasukan tempur dari seluruh pangkalan di kawasan tersebut serta mengakui hak pengayaan nuklir Iran.
Poin paling strategis adalah pengakuan atas kendali berkelanjutan Iran terhadap Selat Hormuz. Jalur air vital tersebut akan beroperasi di bawah koordinasi angkatan bersenjata Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengonfirmasi bahwa selama dua minggu masa gencatan senjata, jalur aman akan dibuka dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan teknis.
Diplomasi di Islamabad dengan "Tangan di Pelatuk"
Meskipun menyetujui gencatan senjata, Iran menegaskan bahwa mereka tetap berada dalam posisi siaga tinggi. Teheran menyatakan bahwa negosiasi yang direncanakan berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada Jumat (10/4/2026) akan dilakukan dengan ketidakpercayaan penuh terhadap pihak Amerika.
"Tangan kita berada di pelatuk. Begitu musuh melakukan kesalahan sekecil apa pun, kita akan membalasnya dengan kekuatan penuh," tegas perwakilan Iran. Durasi dua minggu ini dialokasikan untuk negosiasi awal dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
10 Poin Proposal Iran yang Diterima Trump
Presiden Trump sendiri menyebut proposal 10 poin dari Iran sebagai dasar yang dapat dijalankan (workable basis). Ia optimis bahwa kesepakatan definitif mengenai perdamaian jangka panjang di Timur Tengah sudah sangat dekat.
Berikut adalah rincian 10 poin utama dalam proposal tersebut:
Komitmen dan Penawaran Iran:
Pembukaan Selat Hormuz: Komitmen membuka jalur maritim secara penuh, segera, dan aman bagi lalu lintas internasional.
Sistem Biaya Transit: Usulan biaya sebesar USD 2 juta per kapal untuk pemeliharaan keamanan yang dibagi dengan Oman.
Transparansi Nuklir: Penerimaan protokol pengawasan baru guna memastikan pengayaan uranium tetap untuk jalur sipil.
Penghentian Operasi Defensif: Gencatan senjata dua arah dengan menghentikan serangan balik terhadap aset militer AS dan sekutu.
Dana Rekonstruksi: Pendapatan dari biaya transit akan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur sipil yang rusak.
Tuntutan dan Syarat Iran:
Penghentian Permanen Perang: Penolakan terhadap gencatan senjata singkat dan menuntut kerangka kerja perdamaian permanen.
Pencabutan Sanksi: Penghapusan total seluruh sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran.
Jaminan Keamanan: Jaminan tertulis bahwa AS tidak akan menyerang infrastruktur kedaulatan Iran di masa depan.
Pencairan Aset: Pengembalian aset-aset Iran yang dibekukan di lembaga keuangan luar negeri.
Resolusi PBB yang Mengikat: Pengesahan kesepakatan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB agar memiliki kekuatan hukum internasional.
Kesepakatan ini juga melibatkan Israel. Dua pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Israel telah setuju untuk menangguhkan operasi militernya sementara waktu demi memberi ruang bagi jalur diplomasi yang akan segera dimulai di Pakistan.***
Editor : Ibnu Yunianto