NEGARA, Radar Bali.id– Pemkab Jembrana berencana melakukan rotasi dan pengisian jabatan besar-besaran di tingkat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan seiring dengan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) baru yang akan efektif berlaku pada awal tahun 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jembrana, Siluh Ktut Natalis Semaradani, menjelaskan bahwa saat ini banyak jabatan eselon II B yang kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun.
"Kekosongan jabatan definitif kepala OPD sudah terjadi sejak tahun lalu," ungkapnya.
Proses pengisian jabatan ini sempat tertunda karena adanya larangan mutasi pejabat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Aturan ini melarang bupati atau wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum hingga akhir masa jabatannya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Di sisi lain, Pemkab Jembrana juga sedang dalam proses merampingkan struktur organisasinya. Sebuah Peraturan Daerah (Perda) baru akan menggabungkan empat OPD menjadi dua, sehingga total jumlah OPD di Jembrana akan berkurang dari 16 menjadi 13.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemkab Jembrana akan menggunakan dua mekanisme: rotasi sesama pejabat eselon II B dan seleksi terbuka (selter) bagi jabatan yang masih kosong. "Sebelum OPD baru efektif, kami akan mengisi jabatan yang kosong," kata Siluh Ktut.
Dengan adanya pengisian jabatan melalui rotasi dan seleksi ini, rencananya akan ada pelantikan massal pejabat eselon II B sesuai dengan nama jabatan di STOK yang baru.[*]
Editor : Hari Puspita