JEMBRANA – Dua aset bantuan pemerintah pusat dan CSR di Kabupaten Jembrana, yakni pabrik pengolahan cokelat di Banjar Peh, Desa Kaliakah, dan mesin Rice Milling Unit (RMU) di Desa Penyaringan, dilaporkan belum beroperasi secara optimal, bahkan sempat mati suri. Kondisi ini membuat Pemkab Jembrana harus bergerak cepat mencari solusi agar aset tersebut tidak mangkrak.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Jembrana, I Komang Agus Adinata, membenarkan bahwa pabrik pengolahan cokelat bantuan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 tersebut tidak lagi beroperasi dan kini sedang dalam proses pergantian koperasi pengelola.
"Pengelola tetap koperasi. Sudah ada koperasi yang siap mengelola," ujar Komang Agus Adinata.
Biaya Operasional Pabrik Cokelat Terlalu Tinggi
Pabrik cokelat di Banjar Peh dikabarkan berhenti beroperasi karena koperasi pengelola sebelumnya tidak mampu menutupi biaya operasional yang tinggi, khususnya gaji tenaga kerja dan biaya listrik.
Menurut Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, biaya operasional memang menjadi kendala utama. Meskipun biaya listrik dan biaya lainnya sekitar Rp5 juta per bulan masih ditanggung pemerintah, koperasi pengelola tidak sanggup menanggung gaji tenaga kerja. Awalnya, USD 17$ tenaga kontrak digaji oleh daerah, namun setelah masa kontrak berakhir, beban gaji beralih ke koperasi.
"Kalau saya lihat memang operasional tinggi tidak sebanding dengan kapasitas produksi, jadi pasti minus," kata Bupati Kembang.
Untuk menghidupkan kembali pabrik, Bupati Kembang menyatakan sedang berupaya mencari solusi, termasuk opsi menyerahkan pengelolaan kepada koperasi lain atau pihak swasta. “Kami ingin sebenarnya program-program bantuan seperti ini bisa berjalan baik. Konsepnya bagus, hanya pelaksanaannya yang belum maksimal,” pungkasnya.
RMU Sempat Didatangi Pihak Bank
Selain pabrik cokelat, mesin RMU yang dibangun dari bantuan CSR bank pemerintah (disebut Sentra Pengolahan Beras Terpadu/SPBT) di Desa Penyaringan juga sempat tidak beroperasi maksimal. Kendala utama di RMU adalah kesulitan membeli gabah dari petani, yang berakibat pada terhambatnya penjualan beras.
Bahkan, kondisi ini membuat pihak bank dari pusat sempat mendatangi Pemkab Jembrana untuk menanyakan langsung keberlangsungan operasional mesin tersebut.
Bupati Kembang menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi intensif untuk mengatasi persoalan tersebut. "Kami sudah diskusikan dan sekarang RMU sudah mulai beroperasi kembali," jelasnya, memberikan kabar baik bahwa aset penting untuk sektor pertanian itu kini sudah mulai berfungsi.
Pemkab Jembrana berharap agar semua aset bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pihak swasta, dapat berjalan optimal untuk mendorong perekonomian daerah.[*]
Editor : Hari Puspita