JEMPARANA, radarbali.jawapos.com– Kisruh penolakan warga terhadap operasional PT KLIN, yang berujung pada laporan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas nama LSM Bina Masyarakat Pengambengan, kini memasuki babak baru yang mengejutkan. Alih-alih murni aspirasi warga, konflik ini diduga kuat sebagai skenario rekayasa yang didalangi oleh pihak ketiga.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jembrana, Firlinand Taufieq, melontarkan pernyataan tegas dan menohok. Politisi Partai Golkar ini menduga keras bahwa polemik tersebut sama sekali bukan berasal dari masyarakat maupun LSM yang namanya dicatut.
Dugaan rekayasa ini muncul setelah Firlinand Taufieq memanggil langsung Ketua LSM Bina Masyarakat Pengambengan untuk klarifikasi.
“Barusan saya panggil ketua LSM-nya. Ia sama sekali tidak tahu apa-apa. Namanya dia dicatut. Di Kesbangpol Jembrana pun LSM itu masih aktif dan tidak pernah ada pengunduran diri,” kata Firlinand, yang juga merupakan tokoh dan warga Pengambengan.
Lebih lanjut, Firlinand menyoroti kejanggalan dalam surat penolakan tersebut, di mana nama ketua LSM yang menandatangani disebut punya keterbatasan dalam membaca dan menulis.
“Artinya sudah ada skenario. Yang memakai nama ketua LSM itu orang yang tidak bisa baca tulis. Pasti ada yang bermain di belakang layar ini,” tegasnya.
Firlinand menduga kuat bahwa dalang di balik rekayasa ini adalah persaingan bisnis antar pengolah limbah, mengingat Jembrana hanya memiliki dua pabrik limbah medis.
Dugaan ini diperkuat dengan pengakuan ketua LSM yang menyebutkan bahwa pendanaan awal pendirian LSM-nya berasal dari pemilik pabrik limbah yang lokasinya berada di sebelah PT KLIN.
“Saya pribadi sudah bisa menebak. Tak mungkin pabrik ikan sarden mempermasalahkan limbah medis,” ungkapnya, menekankan bahwa warga selama ini tidak memiliki masalah dengan PT KLIN.
Firlinand juga membantah anggapan adanya penolakan dari warga. Menurutnya, hubungan warga Pengambengan dan perusahaan pengolahan limbah itu justru berjalan baik, di mana PT KLIN memberi kontribusi positif, menyerap tenaga kerja, dan menampung aspirasi masyarakat.
“Tidak ada masalah antara PT KLIN dengan warga. Fine-fine saja. Kalau ada oknum yang menggunakan LSM itu, pasti tanpa sepengetahuan ketua, sekretaris, atau bendaharanya,” jelasnya.
Firlinand Taufieq meminta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dalang di balik kisruh yang dinilainya sarat rekayasa.
“Saya berharap, demi menjaga hal-hal buruk ke depan, usut tuntas siapa yang menjadi dalang dari persoalan ini. Walaupun masyarakat kami bodoh, janganlah dipakai alat seperti itu,” kecam Firlinand.***
Editor : M.Ridwan