NEGARA, RadarBali.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mulai tancap gas dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah nyata diambil dengan melakukan uji coba sistem retribusi digital di Terminal Gilimanuk yang kini dilengkapi dengan teknologi barrier gate otomatis layaknya pintu masuk jalan tol.
Uji coba yang dilakukan pada Selasa (17/2/2026) lalu ini menyasar retribusi di area Parkir Manuver dan Terminal Gilimanuk.
Pemasangan perangkat elektronik ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemungutan yang transparan sekaligus menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini menghantui sektor parkir.
Transparansi Real-Time lewat Sinergi Perbankan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, menjelaskan bahwa sebagai gerbang utama logistik dan penumpang menuju Pulau Bali, Terminal Gilimanuk memiliki potensi penerimaan daerah yang sangat besar.
Untuk memastikan potensi tersebut tergarap maksimal, Pemkab Jembrana menggandeng PT Bank BPD Bali guna mengalihkan sistem pemungutan manual ke sistem digital. Dengan skema ini, setiap transaksi akan tercatat secara real-time dan langsung masuk ke kas daerah.
"Tujuan utama digitalisasi ini adalah menciptakan sistem retribusi yang lebih tertib dan akuntabel. Dengan sistem transparan, seluruh potensi pendapatan bisa terserap maksimal untuk kepentingan masyarakat Jembrana," tegas Budiasa.
Hapus Pungli dan Pangkas Birokrasi
Penerapan tolgate otomatis ini secara efektif meminimalkan interaksi tunai antara petugas dan pengguna jasa. Langkah ini diyakini mampu menekan potensi pungutan liar (pungli) serta kesalahan pencatatan data. Selain itu, pemerintah daerah kini dapat memantau data transaksi secara langsung untuk proyeksi anggaran yang lebih akurat.
Budiasa menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari implementasi Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Ke depan, kesuksesan di Terminal Gilimanuk akan dijadikan blueprint atau percontohan untuk digitalisasi retribusi di titik-titik potensial lainnya di seluruh wilayah Jembrana.
"Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, tetapi juga menghadirkan layanan publik yang lebih modern dan efisien. Kami memangkas birokrasi pemungutan sehingga biaya operasional bisa ditekan dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur publik lainnya," pungkasnya.[*]
Editor : Hari Puspita