NEGARA, RadarBali.id – Kepastian pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi kini menjadi bola panas yang memicu kegelisahan warga di Jembrana.
Setelah blokir sertifikat tanah sempat dibuka pada Februari 2026 lalu menyusul berakhirnya masa berlaku Penetapan Lokasi (Penlok), kini isu kelanjutan megaproyek sepanjang 96,84 kilometer itu kembali mencuat.
Baca Juga: Penlok Tol Mengwi- Gilimanuk Kedaluwarsa, Warga Terdampak: Kami Berdoa Biar Tidak Jadi
Warga yang lahannya masuk dalam radar proyek kini dihantui kecemasan lama: ketidakjelasan status aset. Mereka khawatir jika proyek berlanjut tanpa koordinasi yang matang, sertifikat tanah mereka akan kembali diblokir sehingga tidak bisa diperjualbelikan atau diagunkan.
Baca Juga: Update Tol Gilimanuk-Mengwi: PUPR Tambah Simpang Susun Kerambitan
“Kabarnya simpang siur, ada yang bilang batal, ada yang bilang lanjut. Kami hanya takut kalau sertifikat tiba-tiba diblokir lagi dalam waktu lama tanpa kepastian,” keluh Ketut Suraya, salah satu warga terdampak.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Pertanahan Jembrana, I Gde Witha Arsana, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari pusat. Ia memahami keresahan warga, namun menekankan bahwa pemblokiran lahan untuk kepentingan umum tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa dasar hukum yang sah.
“Kami di daerah posisinya sama dengan masyarakat, masih menunggu informasi valid dari Kementerian PUPR. Selama belum ada keputusan resmi, tidak ada tindakan lanjutan,” tegas Witha Arsana.
Proyek yang direncanakan melintasi 33 desa di Jembrana ini sedianya menjadi urat nadi konektivitas Bali. Namun, bagi ribuan pemilik lahan, harapan mereka sederhana: kepastian, bukan sekadar wacana yang menggantung nasib hak milik mereka.[*]
Editor : Hari Puspita