RADAR BALI - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Komite Reformasi Kepolisian.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dan membantu Prabowo dalam reformasi Polri.
Kesediaan Mahfud ini disampaikan langsung kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menemuinya pada Selasa (16/9/2025).
"Saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri," ujar Mahfud melalui kanal Youtube Mahfud MD Official.
Mahfud melihat keterlibatannya sebagai bagian dari kontribusi untuk negara. Meskipun sudah setuju, ia enggan membahas posisinya dalam tim tersebut.
"Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh," katanya.
Tiga Masalah Utama Polri
Mantan ketua Komisi Kepolisian Nasional ini menjelaskan ada tiga hal utama yang harus diperbaiki dalam reformasi Polri, yaitu aturan, aparat, dan budaya.
Ia berdiskusi dengan sejumlah elite Polri dan menyimpulkan ada tiga hal yang perlu dievaluasi: struktur, kultur, dan instrumen.
Mahfud menilai aspek struktural sudah selesai, karena Polri sudah terpisah dari TNI dan diatur oleh undang-undang.
Demikian pula dengan instrumen atau aturan, yang menurutnya sudah banyak dan isinya bagus. "Masalahnya kultural ini, polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian," ujar Mahfud.
Budaya buruk inilah yang dinilai merugikan masyarakat dan menyebabkan tidak adanya meritokrasi di institusi tersebut.
"Kulturnya kok buruk, kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membeking ini," katanya.
Hal terpenting yang hilang dalam budaya Polri adalah tidak ada meritokrasi.
Filosofi itu mengutamakan kemampuan, prestasi, dan kinerja individu sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan, promosi, dan penghargaan.
Sistem meritokrasi menjamin penghargaan atas kinerja individu tidak berdasarkan pada kekayaan, kelas sosial, hubungan pribadi, atau faktor subjektif lainnya
"Sehingga orang-orang baik itu susah, siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar," tambahnya.
Jadwal Ulang Pertemuan dengan Prabowo
Mahfud direncanakan bertemu langsung dengan Prabowo pada Jumat (19/9/2025) untuk membahas lebih lanjut tentang Komite Reformasi Kepolisian.
Namun, pertemuan tersebut batal karena Prabowo harus melakukan perjalanan ke Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Kanada.
Meski bersaing di Pilpres 2024, Prabowo dan Mahfud memiliki kedekatan emosional. Mahfud adalah ketua tim sukses Prabowo-Hatta Rajasa di Pemilu 2019.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan rencana Presiden Prabowo membentuk tim atau komite reformasi Polri.
"Kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, perlu dievaluasi," kata Prasetyo.
Presiden Prabowo baru menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
Dengan demikian, belum ada yang ditunjuk presiden untuk memimpin komite reformasi Polri. "Belum, belum ada yang ditunjuk sebagai ketua," ujar Prasetyo.
Selain tim eksternal, Mabes Polri diketahui telah membentuk tim reformasi Polri yang beranggota puluhan perwira tinggi dan menengah. ***