RADAR BALI - Kebijakan kesejahteraan sosial pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru dengan penekanan pada akuntabilitas dan pemerataan.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam acara "Tasyarukan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Mensos, penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi poros utama yang diusung pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, transparan, dan adil.
“Selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo kita telah menegaskan alat baru bagi bangsa Indonesia, yaitu kesejahteraan bukan sekadar janji, melainkan tugas sejarah yang harus diwujudkan,” kata Gus Ipul.
Akhiri Ego Sektoral dengan Data Tunggal
Mensos menegaskan bahwa data tunggal adalah instrumen utama untuk menghindari ego sektoral antarlembaga.
Sebelum diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, masing-masing kementerian dan pemerintah daerah masih menggunakan data sendiri-sendiri.
“Dulu Kementerian Sosial punya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang dikelola sendiri, digunakan sendiri, dan dievaluasi sendiri. Sekarang tidak bisa lagi begitu,” ujarnya.
Dengan Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan konsolidasi data nasional yang dipusatkan di Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS kini bertanggung jawab melakukan verifikasi, validasi, dan pemeringkatan data berdasarkan desil kesejahteraan.
“Mulai dari desil 1 hingga desil 10, semua akan terdata dengan jelas. Ini adalah era baru Indonesia, dengan satu data sebagai pedoman bersama,” kata Saifullah Yusuf.
Keberadaan DTSEN ini membuat program sosial menjadi lebih efektif karena didasarkan pada data yang akurat dan terbarukan.
BLT Tambahan Rp 900 Ribu untuk 30 Juta Keluarga
Sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerataan dan kemandirian, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan untuk 30,40 juta keluarga penerima manfaat.
Bantuan senilai Rp900 ribu tersebut akan disalurkan pada periode Oktober hingga Desember 2025.
Pusdatin Kementerian Sosial mencatat per Oktober 2025 sudah ada sejumlah 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial reguler.
Selain itu, 18 juta keluarga menerima bantuan sembako, dan satu juta keluarga baru mengusulkan sebagai peserta program PKH secara nasional.
Mensos menambahkan, pemuktahiran data tersebut akan dievaluasi secara terus menerus mengingat kondisi di lapangan yang sangat dinamis.
"Pemutakhiran yang berkelanjutan akan membuat data sosial-ekonomi nasional semakin akurat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan sosial di masa mendatang," kata Gus Ipul.
"Satu tahun ini sudah dapat dilihat pemerintah membuktikan kerjanya bagi pemerataan dan kemandirian," tutup Mensos.***
Editor : Ibnu Yunianto