RADAR BALI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap "ijon" proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Tidak sendiri, Ade ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami HM Kunang (HMK), serta seorang pihak swasta berinisial SRJ (Sarjan).
Kasus tersebut mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 18 Desember 2025.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan sepuluh orang dan menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp 200 juta di kediaman sang Bupati.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK mengungkapkan bahwa Ade Kuswara diduga langsung bergerak cepat mencari keuntungan pribadi sesaat setelah dilantik menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029.
Politisi PDI Perjuangan itu menjalin komunikasi intens dengan SRJ untuk meminta uang muka atau "ijon" atas paket-paket proyek yang bahkan fisiknya belum ada.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, uang suap ijon proyek yang diterima Ade melalui perantara mencapai Rp 9,5 miliar yang diserahkan dalam empat tahap.
Uang Rp 200 juta yang disita saat OTT merupakan sisa dari setoran ke-4.
Selain dari SRJ, KPK juga mengendus adanya penerimaan lain sepanjang tahun 2025 senilai Rp 4,7 miliar.
Dengan demikian, total dugaan suap yang masuk ke kantong tersangka ADK mencapai belasan miliar rupiah.
Dalam rangkaian penyidikan ini, KPK sempat melakukan penyegelan di rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi Eddy Sumarman. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai keterlibatan pihak kejaksaan.
Namun, Asep Guntur mengklarifikasi bahwa tindakan tersebut murni bersifat prosedural untuk menjaga sterilitas lokasi saat operasi berlangsung.
"Itu dalam rangka menjaga status quo. Jadi supaya tidak ada yang berubah, tidak ada yang memindahkan barang atau apa pun yang ada di ruangan tersebut. Karena Kajari tidak termasuk pihak yang menjadi tersangka, maka segel tersebut pasti akan dibuka kembali," jelas Asep.
KPK telah membagi peran para tersangka sebagai berikut:
Penerima Suap: Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi) dan HM Kunang (Ayah Bupati/Kades Sukadami).
Pemberi Suap: Sarjan (Pihak Swasta/Kontraktor).
Saat ini, para tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif dan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut.
Kasus ini menjadi OTT kesepuluh yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2025.
Ade Kuswara Kunang merupakan sosok politisi muda yang baru saja menapaki puncak karier eksekutifnya di Kabupaten Bekasi.
Sebelum menjabat sebagai Bupati periode 2024–2029, Ade dikenal sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan.
Karier politiknya tidak lepas dari pengaruh besar sang ayah, HM Kunang, yang merupakan tokoh lokal berpengaruh sekaligus Kepala Desa Sukadami.
Dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2024, Ade berhasil memenangkan suara masyarakat dengan janji perubahan dan pembangunan infrastruktur.
Namun, belum genap satu tahun menjabat, langkahnya terhenti oleh tindakan rasuah yang melibatkan lingkaran keluarganya sendiri.***
***
Editor : Ibnu Yunianto