RADAR BALI - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memberikan tanggapan komprehensif terkait dinamika organisasi yang belakangan memanas.
Klarifikasi ini muncul menyusul surat Tabayun yang diterbitkan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang menyoroti polemik Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU), kehadiran Peter Berkowitz, hingga isu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Gus Yahya menepis anggapan bahwa dirinya gagal mendapatkan narasumber dari Timur Tengah sebelum AKN-NU dimulai.
Dia menegaskan telah mengantongi nama-nama besar seperti Mahmud Killic dari IRCICA-OKI, Pemred Al Ahram Muhammad Abu Al Fadl, hingga intelektual Mesir Mustofa Zahran.
Bahkan, Syekh Ali Jum'ah pun telah menyatakan kesediaannya, meski jadwalnya harus menyesuaikan kondisi kesehatan setelah November 2025.
"Semua sudah saya laporkan kepada Rais Aam sebelum kegiatan dimulai, bahkan sebelum keputusan Rapat Gabungan Syuriyah Tanfidziyah yang menyepakati AKN-NU tetap berjalan sesuai rencana," tegas Gus Yahya seperti dikutip NU Online.
Mengenai kehadiran Peter Berkowitz yang dituding terafiliasi dengan Zionisme, Gus Yahya secara jujur mengakui ketidaktahuannya di awal.
Dia menjelaskan bahwa catatan akademik Berkowitz di Stanford dan kariernya di pemerintahan merupakan pertimbangan utama. Ia pun telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kekhilafan tersebut.
Gus Yahya juga menegaskan bahwa dalam kuliahnya, Berkowitz hanya berbicara tentang HAM dan Demokrasi, tanpa menyentuh isu sensitif Palestina-Israel.
"Posisi saya dalam membela Palestina sudah terdokumentasi jelas dan dilakukan di setiap kesempatan. Masyarakat pun sudah memahami duduk perkara ini sehingga narasi negatif sebenarnya telah pupus," tambahnya.
Peran Charles Holland Taylor dan Kerjasama Luar Negeri
Isu lain yang diklarifikasi adalah peran Penasihat Internasional Charles Holland Taylor atau Haji Muhammad Kholil.
Gus Yahya menjelaskan bahwa Haji Muh telah bekerja mendampingi Gus Dur sejak 2003, kemudian berlanjut mendampingi Gus Mus sejak 2008, hingga akhirnya dilimpahkan kepadanya pada 2011.
Gus Yahya menjamin bahwa Haji Muh tidak pernah bertindak di luar perintah atau persetujuannya. Segala hubungan kerja kelembagaan dilakukan berdasarkan dokumen hukum yang sah.
"Semua yang dilakukannya yang berhubungan dengan NU sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya," jelas Gus Yahya.
Menepis Isu TPPU dan Hubungan dengan UI
Terkait tuduhan TPPU yang dikaitkan dengan mantan Bendahara Umum PBNU Mardani Maming, Gus Yahya menyatakan bahwa keterlibatan institusi NU sangatlah mustahil.
Berdasarkan tinjauan ahli hukum, tuduhan tersebut dinilai sangat lemah karena tidak ada tindakan organisasional yang mendasarinya.
Dia menekankan bahwa segala dugaan harus melalui proses pembuktian sah secara hukum, bukan sekadar opini.
Gus Yahya juga meluruskan kabar mengenai intervensi terhadap Universitas Indonesia (UI). Sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, ia menegaskan bahwa rektor UI bukanlah bawahannya.
Penawaran Peter Berkowitz sebagai pembicara di UI murni bersifat tawaran akademis yang keputusan akhirnya tetap berada di tangan Rektor secara mandiri.
Kronologi Pertemuan dengan Rais Aam
Gus Yahya juga memberikan klarifikasi mengenai pertemuannya dengan Rais Aam pada pertengahan November 2025 yang sempat disalahartikan.
Pada pertemuan pertama (13 November), ia mengaku hanya berbincang singkat selama setengah jam karena belum membawa data lengkap setelah diminta menghadap secara mendadak.
Barulah pada 17 November, ia menghadap kembali dengan membawa dokumen keuangan tertulis dan penjelasan hukum mengenai isu TPPU.
Namun, ia menyayangkan munculnya Risalah Rapat Harian Syuriyah yang berisi tuduhan hingga pemberhentian dirinya, sebelum ia sempat dipanggil kembali untuk diskusi lebih lanjut.
Menutup keterangannya, Gus Yahya menegaskan tidak ingin memperlebar konflik di luar konteks yang disampaikan Rais Aam.
Sebagaimana yang ia sampaikan dalam Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo pada Desember 2025, ia hanya menginginkan ishlah atau rekonsiliasi yang sehat.
"Saya memohon islah binaa-an ‘alal haq (berdasarkan kebenaran), bukan ‘alal bathil. Sebuah upaya rekonsiliasi yang bertujuan memulihkan sistem organisasi (nidham jam’iyah), bukan malah merusaknya lebih jauh lagi," pungkasnya.***
Editor : Ibnu Yunianto