RADAR BALI - Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Swasta Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2025 tengah menjadi sorotan hangat.
Sejak awal Januari, berbagai forum guru madrasah dan grup WhatsApp dipenuhi keluhan mengenai banyaknya pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di tahap awal.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, seleksi kali ini menerapkan pengetatan ekstrem pada validitas data. Kompetensi mengajar selama bertahun-tahun seolah tidak berarti jika gagal melewati "gerbang penyaring" administrasi.
Mengapa fenomena ini terjadi? Berikut adalah 5 syarat administrasi krusial yang menjadi penyebab utama gugurnya ribuan guru swasta di PPPK Kemenag 2025.
1. Sinkronisasi Data Simpatika dan EMIS
Kemenag menggunakan dua platform utama sebagai basis data resmi: Simpatika (portofolio guru) dan EMIS (data kelembagaan). Salah satu syarat mutlak adalah status aktif di kedua sistem ini.
Banyak guru yang aktif mengajar di lapangan, namun lalai memperbarui data secara berkala.
Ketidaksinkronan data atau status "tidak aktif" pada sistem saat penarikan data otomatis membuat pelamar langsung dinyatakan TMS tanpa toleransi.
2. Kepemilikan NUPTK dan Pendidik ID
NUPTK dan Pendidik ID adalah bukti legalitas seorang guru yang diakui negara secara nasional. Pada seleksi PPPK 2025, kedua identitas ini menjadi harga mati.
Meskipun proses pengurusannya memakan waktu lama, pemerintah tidak memberikan ruang bagi pelamar yang belum memiliki identitas resmi ini dalam sistem pendidikan.
3. SK Penugasan Kemenag (2021–2025)
Banyak pelamar gugur karena hanya mengandalkan Surat Keputusan (SK) dari yayasan. Syarat kunci tahun ini adalah adanya SK Penugasan dari Kemenag Kabupaten/Kota dengan rentang waktu 2021 hingga 2025.
SK ini menjadi bukti formal bahwa pengabdian guru berada di bawah pengawasan dan koordinasi instansi terkait.
4. Akreditasi Ijazah oleh BAN
Pemerintah tidak berkompromi soal mutu pendidikan. Ijazah yang digunakan wajib berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Guru dengan pengalaman puluhan tahun sekalipun tetap akan gugur jika kualifikasi akademiknya berasal dari institusi atau program studi yang tidak terakreditasi saat kelulusan.
5. Status P1 dan Inpassing Bukan Jaminan
Ada miskonsepsi bahwa status P1 (Lulus Passing Grade sebelumnya) atau guru yang sudah Inpassing akan otomatis lolos.
Faktanya, pada seleksi 2025, seluruh peserta wajib mengikuti prosedur seleksi penuh. Tanpa pemenuhan syarat administrasi di atas, status prioritas sebelumnya tidak dapat menolong pelamar dari gugur administrasi.
Fenomena ini menjadi pengingat penting bagi seluruh guru madrasah bahwa di era digital, tata kelola data sama pentingnya dengan jam mengajar. Profesionalisme tidak hanya ditunjukkan di dalam kelas, tetapi juga pada ketertiban administrasi.
Bagi Anda yang sedang berjuang, pastikan untuk selalu melakukan verifikasi dan validasi data secara mandiri di sistem sebelum masa pendaftaran ditutup.***
Editor : Ibnu Yunianto