RADAR BALI - Proses rekonsiliasi atau islah di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini menghadapi ujian serius.
Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, secara resmi meminta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk menunda pelaksanaan Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-100 Tahun Masehi.
Acara akbar tersebut sedianya digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2026. Permintaan tersebut tertuang dalam surat resmi Syuriyah PBNU tertanggal 26 Januari 2026 dengan perihal Tabayun Atas Beredarnya Undangan Peringatan Harlah.
“Saya berharap agar Panjenengan dapat mempertimbangkan kembali rencana penyelenggaraan kegiatan Harlah NU ke-100 Tahun Masehi di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 31 Januari 2026,” tulis Rais Aam dalam suratnya.
Langkah ini mengejutkan publik mengingat persiapan acara sudah mencapai tahap akhir.
Dalam suratnya, Kiai Miftach menekankan bahwa menjaga ketertiban organisasi jauh lebih mendesak daripada seremonial besar.
Kiai Miftach berpendapat bahwa Harlah bisa dilaksanakan di lain waktu, namun prosedur organisasi tidak boleh dilangkahi.
"Yang terpenting saat ini adalah Jam’iyah ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan kaidah berorganisasi yang baik," tegas Rais Aam.
Titik krusial yang menjadi sorotan Rais Aam adalah belum dilaksanakannya Rapat Pleno PBNU.
Padahal, rapat ini merupakan mandat dari pertemuan di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya pada akhir Desember 2025.
Rapat Pleno dinilai Rais Aam PBNU sebagai prasyarat wajib sebelum undangan resmi kepada Presiden RI ditandatangani secara kolektif oleh empat pimpinan utama PBNU, yakni Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal.
“Pertimbangan saya, agar Presiden dan Masyarakat tahu bahwa PBNU sudah normal seperti semula. Namun demikian, tentu ada prosedur organisasi yang harus dipenuhi sebelum kita berempat bisa menandatangani surat itu, yaitu diselenggarakannya Rapat Pleno,” tulis Kyai Miftach.
Dinamika di Balik Layar Islah
Sebelum munculnya surat penundaan ini, sebenarnya telah terjadi upaya komunikasi intensif antara Gus Yahya dan Kiai Miftach sejak akhir 2025:
25 Desember 2025: Islah simbolik di Ponpes Lirboyo, Kediri, di hadapan para kiai sepuh.
12 Januari 2026: Pertemuan formal menyepakati pelaksanaan Harlah pada 31 Januari, dengan syarat undangan ditandatangani empat pimpinan sebagai simbol normalisasi PBNU.
Januari Pertengahan: Kendala administratif muncul. Kondisi kesehatan Rais Aam yang menurun membuat komunikasi sempat terhambat.
Gus Yahya sempat mengusulkan opsi darurat menggunakan dua tanda tangan pimpinan demi mengejar jadwal Presiden, namun opsi ini tidak mendapat persetujuan eksplisit dari Rais Aam.
Undangan Harlah Beredar Tanpa Tanda Tangan Rais Aam
Ketegangan memuncak ketika undangan Harlah tetap dicetak dan disebarkan meskipun Rapat Pleno belum digelar.
Hal ini memicu reaksi dari internal Syuriah, termasuk Katib Syuriah PBNU Gus Tajul Mafakhir, yang berujung pada keluarnya surat tabayun dari Rais Aam.
Bagi sebagian kalangan Nahdliyin, peristiwa ini bukan sekadar masalah teknis penundaan acara, melainkan refleksi dari perbedaan pendekatan dalam menafsirkan kewenangan dan urgensi organisasi di masa transisi.
Hingga saat ini, jajaran Tanfidziyah PBNU belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan penundaan tersebut.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH Imron Rosyadi Hamid (Gus Imron) menilai Gus Yahya mengulur-ulur waktu dan tidak menunjukkan iktikad nyata untuk melakukan islah.
Hal tersebut ditandai dengan belum ada tindak lanjut berupa kerangka islah. "Tidak ada tahapan, tidak ada time line, dan tidak ada kerja bersama. Ini yang membuat publik menangkap kesan bahwa Gus Yahya memang mengulur waktu dan tidak sungguh-sungguh menginginkan islah," ujar Gus Imron.
Menurut Gus Imron, Rais Aam sudah membuka jalan dengan menetapkan rute islah, yakni Rapat Pleno PBNU, Konferensi Besar NU, Munas NU, dan akhirnya Muktamar Nahdlatul Ulama.
Gus Imron juga menyoroti pengenalan Amin Said Husni sebagai sekretaris jenderal PBNU dua hari setelah silaturahmi di Surabaya. Padahal, posisi sekretaris jenderal merupakan salah satu hal krusial karena berkaitan dengan operasional organisasi.
Gus Imron menegaskan, jika akhirnya Rais Aam mengambil keputusan-keputusan strategis, hal itu merupakan konsekuensi dari kebuntuan yang dibiarkan berlarut-larut.
"Kalau islah tidak dijalankan, rute yang sudah dibuat tidak diikuti, dan waktu terus dibiarkan berjalan, maka jangan menyalahkan pihak lain jika Rais Aam mengambil keputusan-keputusan demi menjaga marwah jam'iyah dan memastikan NU tetap berjalan," kata dia.***
Editor : Ibnu Yunianto