RADAR BALI - Desakan islah dari mustasyar dan para sesepuh Nahdlatul Ulama serta hasil batsul masail di berbagai pondok pesantren tidak mampu menghentikan perpecahan di tubuh PBNU.
Rais Aam KH Miftachul Akhyar mengundang jajaran PBNU dalam rapat pleno di kantor PBNU di Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Dalam rapat pleno pertama yang diselenggarakan setelah islah tersebut, jajaran Syuriyah PBNU mengambil sikap tegas terkait dinamika internal organisasi yang memanas dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam tausiyah yang dibacakan oleh A’wan Syuriyah PBNU KH Dr Rahmat Hidayat, A'wan (anggota) Syuriyah PBNU secara resmi menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah penyelamatan organisasi, termasuk pergantian kepemimpinan jajaran Tanfidziyah di nasional.
Keputusan tersebut disebutnya tidak muncul tiba-tiba karena telah melalui kajian mendalam atas berbagai risalah dari para kiai sepuh di berbagai daerah. Langkah tersebut diambil demi menjaga supremasi Syuriyah yang dianggap sebagai ruh dan warisan paling berharga dari para masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama.
Narasi perubahan ini bermula dari keprihatinan mendalam para kiai di akar rumput. Sejak akhir 2025, gelombang pertemuan besar di berbagai pesantren menjadi sinyal kuat adanya keinginan untuk "mereset" ulang PBNU.
Dimulai dari Pertemuan Ploso pada 30 November 2025 yang dihadiri tokoh sekaliber KH Ma’ruf Amin, hingga Pertemuan Tebu Ireng pada Desember lalu, pesan yang disampaikan seragam: jaga marwah NU dan tempuh jalur islah.
Namun, situasi kian meruncing hingga memunculkan keputusan Pleno pada 9 Desember 2025 yang menetapkan pemberhentian ketua umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum PBNU.
Keresahan ini semakin dipertegas melalui serangkaian bahtsul masail di Kempek, Gedongan, hingga Sarang pada Januari 2026.
Para kiai menyoroti masalah serius, mulai dari tata kelola keuangan yang diduga menyimpang dari syariat hingga kekhawatiran akan infiltrasi jaringan asing yang tidak sejalan dengan prinsip organisasi.
Penegasan Supremasi Syuriyah
Dalam tausiyahnya, KH Dr Rahmat Hidayat menekankan bahwa A’wan Syuriyah memahami dan mendukung penuh penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum Tanfidziyah PBNU.
Menurut A'wan Syuriyah, mengabaikan peran Syuriyah sebagai pemimpin tertinggi adalah tindakan yang membahayakan kelangsungan hidup NU.
"Upaya islah ini adalah wujud komitmen para kiai sepuh dan seluruh komponen NU untuk memperkuat integritas organisasi berdasarkan Qonun Asasi," ujar KH Dr Rahmat Hidayat di hadapan forum pleno.
Syuriyah juga menetapkan bahwa seluruh risalah yang dihasilkan dari berbagai pertemuan kiai, mulai dari Lirboyo hingga Situbondo, kini menjadi dasar acuan resmi bagi seluruh struktur organisasi NU di semua tingkatan dalam mengambil kebijakan strategis.
Percepatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sebagai Solusi
Sebagai jalan keluar dari kemelut ini, PBNU didesak untuk segera mengambil langkah konkret. Aspirasi dari jamaah dan jajaran struktural di daerah mengerucut pada satu titik: percepatan Muktamar ke-35 NU.
Forum pleno menyepakati agar PBNU segera menyusun agenda muktamar yang ditargetkan terlaksana sebelum Hari Raya Haji tahun ini. Sebagai langkah awal, pelaksanaan muktamar tersebut akan didahului dengan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi total sekaligus pemulihan nama baik organisasi, sehingga Nahdlatul Ulama dapat kembali fokus pada tugas-tugas keumatan dengan kepemimpinan yang kredibel dan terjaga moralitasnya.***
Editor : Ibnu Yunianto