RADAR BALI - Provinsi Bali ditunjuk Kemenpan RB menjadi lokasi pilot digitalisasi bantuan sosial di seluruh kabupaten kota di Bali.
Tahapan pelaksanaan digitalisasi meliputi pendataan agen, pendaftaran dan pengunggahan data, aktivasi identitas kependudukan digital, dan training of trainers.
Sekda Bali Dewa Made Indra menyatakan bahwa 8.028 agen Perlinsos yang berasal dari SDM Program Keluarga Harapan telah ditunjuk dan telah mengikuti bimbingan teknis progam piloting digitalisasi bantuan sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar.
Pada Juni mendatang, Presiden Prabowo akan datang untuk melihat langsung kecepatan, ketepatan sasaran, dan kinerja proyek tersebut di lapangan.
Direktur Penanggulangan kemiskinan BPN/Bappenas Tirto Sutedjo menyampaikan bahwa digitalisasi bantuan sosial dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima agar tepat sasaran serta mengurangi tingkat kebocoran.
Aktivasi identitas kependudukan digital melalui fitur KTP digital menjadi kunci di mana data penerima bantuan disinkronkan dengan data kependudukan.
Kementerian Sosial melakukan uji coba aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 41 kabupaten kota pada 2026 dengan tujuan memperluas penyederhanaan prosedur melalui tahapan yang lebih ringkas, registrasi dan pengusulan yang lebih cepat.
Selain itu, proses verifikasi dan validasi hingga penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. "Penyaluran bantuan melalui metode manual yang meliputi tujuh tahapan akan dipangkas menjadi tiga tahapan," katanya.
Digitalisasi bansos nantinya akan di akselerasikan dengan Pemberian program bansos dengan sasaran desil 1-4 memperoleh program pemberdayaan usaha, dan sasaran desil 5-10 mendapatkan program Kartu Usaha Produktif.
Data yang dihasilkan akan secara otomatis terhubung dengan pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan. ***
Editor : Ibnu Yunianto