RADAR BALI - Pelabuhan Ketapang bukan sekadar titik penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Di balik aktivitas ribuan kendaraan dan penumpang setiap hari, pelabuhan ini menjadi simpul strategis yang menjaga kelancaran distribusi logistik, mendukung sektor pariwisata, sekaligus memperkuat konektivitas nasional.
Meskipun sama-sama menjadi jalur nadi transportasi utama di Indonesia yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kapal ferry yang melayani rute Merak–Bakauheni (Selat Sunda) dan Ketapang–Gilimanuk (Selat Bali) memiliki perbedaan karakteristik yang cukup mencolok.
Perbedaan geografis, tuntutan alam, serta infrastruktur inilah yang membuat kapal bertonase besar tidak bisa serta-merta dialihkan untuk melayani lintas Ketapang–Gilimanuk, meskipun kerap terjadi antrean panjang di kedua pelabuhan tersebut.
Berikut adalah ulasan perbedaan utama sekaligus alasan mengapa kapal berukuran raksasa tidak dapat beroperasi di Selat Bali:
1. Ukuran dan Kapasitas Kapal (Gross Tonnage)
Merak–Bakauheni: Menggunakan kapal-kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) berukuran besar hingga raksasa dengan kapasitas di atas 5.000 hingga lebih dari 10.000 GT (Gross Tonnage), seperti KMP Portlink atau KMP Sebuku.
Hal ini diperlukan karena volume kendaraan logistik (truk besar/tronton) dan kendaraan pribadi dari Jawa ke Sumatra sangat masif.
Ketapang–Gilimanuk: Didominasi oleh kapal Ro-Ro berukuran kecil hingga sedang, umumnya berkisar antara 1.000 hingga 3.000 GT. Ukuran yang lebih kecil ini menyesuaikan dengan kondisi kedalaman dermaga serta geometri kolam pelabuhan yang terbatas.
2. Karakteristik Gelombang dan Tantangan Alam
Merak–Bakauheni: Karakteristik Selat Sunda cenderung memiliki gelombang laut yang tinggi dan angin kencang. Ukuran kapal yang besar di rute ini memberikan stabilitas yang baik terhadap guncangan ombak besar.
Ketapang–Gilimanuk: Tantangan utama di Selat Bali bukan pada tinggi gelombang, melainkan pada arus bawah laut yang sangat kuat dan berubah-ubah serta kabut mendadak.
Kondisi alam ini menuntut kapal memiliki kemampuan manuver yang lincah dan responsif saat hendak bersandar, karakteristik yang sulit dipenuhi oleh kapal bertonase raksasa.
3. Jarak dan Waktu Tempuh Pelayaran
Merak–Bakauheni: Jarak bentangan Selat Sunda berkisar 30,6 kilometer (16,5 mil laut) dengan waktu tempuh normal 1,5 hingga 2,5 jam untuk kapal reguler, dan sekitar 1 jam untuk layanan express.
Ketapang–Gilimanuk: Jarak bentangan Selat Bali jauh lebih pendek, hanya sekitar 4 hingga 5 kilometer dengan waktu tempuh laut singkat berkisar 30 hingga 45 menit. Jika menggunakan kapal terlalu besar, proses bongkar muat (port time) di dermaga akan memakan waktu lebih lama daripada durasi pelayarannya sendiri, sehingga menurunkan efisiensi perputaran kapal (round trip).
4. Pembagian Kelas Layanan dan Tarif
Merak–Bakauheni: Memiliki pemisahan dermaga yang tegas untuk kelas Reguler dan Eksekutif (Dermaga Sosoro dan Anping) dengan fasilitas mewah mirip mal. Tarif mobil pribadi (Golongan IV A) reguler berkisar Rp400 ribuan dan kelas express mencapai Rp600 ribuan.
Ketapang–Gilimanuk: Perbedaan fasilitas kelas tidak se-ekstrem di Selat Sunda karena durasi penyeberangan yang sangat singkat. Tarifnya pun jauh lebih ekonomis, yakni di kisaran Rp180 ribuan untuk mobil pribadi.
Jika kapal ferry Merak–Bakauheni diibaratkan sebagai "bus antarkota berbadan besar dengan fasilitas lounge mewah" untuk perjalanan jarak menengah, maka kapal ferry Ketapang–Gilimanuk berfungsi layaknya "angkutan komuter ringkas" yang bergerak cepat menyambungkan mobilitas harian dua pulau yang sangat berdekatan.
Sinergi Transformasi dan Solusi Jangka Panjang
Menjawab tantangan antrean dan pertumbuhan trafik, ASDP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatukan langkah untuk mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, serta penyusunan rencana pengembangan jangka panjang yang terintegrasi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Direksi ASDP dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis (2/7). Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan bahwa penguatan Pelabuhan Ketapang harus dipandang sebagai pembangunan ekosistem konektivitas, bukan semata peningkatan fasilitas pelabuhan.
Pengembangan kapasitas dermaga, pola operasi kapal, buffer area, hingga pengaturan lalu lintas di luar kawasan pelabuhan perlu berjalan secara terpadu.
"Pengalaman menghadapi lonjakan arus kendaraan pada periode Angkutan Lebaran maupun libur sekolah menjadi pembelajaran penting bahwa peningkatan layanan tidak lagi dapat mengandalkan optimalisasi operasional semata. Dibutuhkan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan yang mampu mengantisipasi pertumbuhan trafik dalam jangka panjang," ujar Heru Widodo.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan dukungan penuh terhadap penyusunan masterplan pengembangan Pelabuhan Ketapang, termasuk mendorong pengembangannya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya, peningkatan kapasitas pelabuhan perlu disiapkan secara menyeluruh melalui optimalisasi kawasan penyangga di kedua sisi penyeberangan, peningkatan standar kapal, pengembangan konektivitas menuju kawasan Bulusan, serta sinergi lintas pemangku kepentingan.
ASDP telah menyiapkan rencana pengembangan bertahap hingga 2029, meliputi peningkatan kapasitas beberapa dermaga agar mampu mengakomodasi kapal dengan bobot yang lebih optimal, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, hingga pengembangan dermaga baru.
Langkah Taktis Mengurai Kepadatan Saat Ini
Sebagai langkah percepatan layanan saat ini, ASDP mengoperasikan 28 hingga 30 kapal setiap hari, termasuk dukungan kapal pada Dermaga Bulusan, dermaga LCM, dan ponton guna meningkatkan kapasitas angkut.
Pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik kendaraan untuk meminimalkan mixing conflict dan mempercepat proses bongkar muat:
Kendaraan Pribadi: Diprioritaskan melalui Dermaga MB I, MB II, MB III, dan ponton. Kendaraan Logistik Besar: Dilayani melalui MB IV dan tiga dermaga LCM.
Di sisi darat, ASDP bersama Satlantas Polresta Banyuwangi mengaktifkan kantong parkir Bulusan sebagai buffer zone yang mampu menampung sekitar 400 kendaraan logistik.
Truk golongan VI ke atas diarahkan memasuki area tersebut sebagai bagian dari delaying system hingga dermaga siap menerima muatan baru. Sementara itu, kendaraan kecil dan kendaraan pribadi dari arah selatan Banyuwangi dialihkan melalui Jalan Lingkar Ketapang guna mengurangi kepadatan pada ruas arteri menuju pelabuhan.
Konektivitas Masa Depan di Sisi Bali
Pengembangan infrastruktur di Pelabuhan Ketapang juga diselaraskan dengan rencana pengembangan wilayah di Pulau Dewata. Berdasarkan kajian Kementerian Perhubungan, akses menuju kawasan penunjang transportasi akan diprioritaskan untuk mengurai sumbatan mobilitas di masa depan.
Kajian tersebut mencakup rencana pelebaran jalur Pantura Bali yang menghubungkan Gilimanuk hingga Karangasem. Selain itu, pemerintah pusat juga mengkaji pembangunan akses dari Gilimanuk menuju wilayah selatan Bali, termasuk kemungkinan pembangunan jalan tol guna meningkatkan konektivitas.
Menurut Bupati Buleleng Sutjidra, keberadaan infrastruktur pendukung ini menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi pergerakan antarmoda. Berdasarkan kajian Kementerian Perhubungan, waktu tempuh antar-sentral transportasi strategis idealnya tidak boleh melebihi dua jam.
Dengan demikian, diperlukan akses jalan tol maupun pelebaran jalan yang memadai untuk mengimbangi transformasi yang tengah dilakukan di Pelabuhan Ketapang.
Selain itu, Kemenhub juga tengah mengkaji pembukaan rute pelayaran dari Ketapang-Celukan Bawang, Pelabuhan Jangkar-Celukan Bawang, dan Ketapang-Padangbai-Lembar***
Editor : Ibnu Yunianto
Sumber : Radar Bali