RADAR BALI - Pemerintah memproyeksikan efisiensi alokasi anggaran energi pada RAPBN 2027.
Kebijakan penurunan alokasi ini direspons langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengurangan dana subsidi energi minyak secara drastis untuk tahun anggaran mendatang.
Dana belanja bantuan energi tersebut disinergikan ke dalam pos perlindungan sosial yang memuat plafon total Rp 549,9 triliun.
Rincian dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2027 mencatat penyusutan volume BBM yang disubsidi menjadi 20,09 juta kiloliter (KL).
Pemangkasan ini terbilang tajam dari batas kuota tahun 2026 yang menyentuh angka 48,43 juta KL, artinya terdapat pengurangan volume hingga 58,5% atau setara 28,34 juta KL.
Kendati begitu, Purbaya meluruskan bahwa perubahan angka ini tidak dipicu semata oleh program percepatan moda transportasi berbasis baterai. Patokan nilai harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipatok lebih murah menjadi pemicu utamanya.
Perhitungan RAPBN 2027 memakai patokan ICP sebesar US$ 75 per barel, melandai dari posisi pasar terkini yang berkisar US$ 83 per barel.
"Belum, itu kan pasti karena subsidi harga BBM-nya turun. Asumsi BBM-nya turun tahun depan berapa? US$ 75 per barel. Kan sekarang US$ 83. Jadi itu otomatis kalau volumenya naik sedikit pun, kalau harganya turun segitu, subsidinya cenderung turun," kata Purbaya kepada awak media usai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027
Bendahara negara tersebut mengonfirmasi belum ada penetapan aturan regulasi pengetatan distribusi Pertalite buat periode mendatang. Skema penyaluran BBM disokong anggaran negara masih merujuk pada ketentuan berjalan. "Belum, belum. Itu belum. Itu dengan keadaan yang sekarang," ujarnya.
Kendati demikian, opsi penataan penyaluran agar benar-benar menjangkau penerima manfaat yang berhak tetap dibuka. Purbaya menegaskan golongan warga berpenghasilan atas mestinya keluar dari daftar penerima bantuan ini.
"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu," katanya.
Di forum legislatif, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah memangkas ketergantungan belanja BBM yang diimbangi pembentukan ekosistem kendaraan ramah lingkungan.
"Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional," kata Prabowo dalam pidatonya pada penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPR.
Sebagai pendukung program tersebut, stimulan telah disiapkan guna menggenjot produksi 1 juta unit sepeda motor berdaya listrik buatan lokal.
Ekosistem pembiayaan nasional pun disiapkan secara masif untuk menopang target ini.
Melalui sinergi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan himpunan bank milik negara (Himbara), pemerintah bersiap mengikis uang muka (DP) pembiayaan motor listrik nasional (Molinas) hingga 0% dari yang sebelumnya berkisar 10%, berdampingan dengan opsi suku bunga murah dan tenor pembiayaan yang lebih panjang.
"DP-nya yang selama ini masih ada, kalau menurut informasi dari perbankan kami itu ada 10%, kita akan coba reduce bahkan akan kita coba hilangkan (DP 0%)," tegas CEO Danantara Rosan Roeslani.
"Sehingga minat masyarakat untuk membeli motor listrik ini bisa berjalan dengan cepat, dengan baik, dan kita mempunyai kemampuan untuk mengakselerasi produksi dari motor listrik nasional yang ada di Indonesia ini," imbuhnya.
Kemudahan skema kredit ini menyasar potensi pasar domestik yang sangat raksasa namun baru terserap sekitar 1% (60.000–70.000 unit per tahun) dari total penjualan motor nasional yang mencapai 6 hingga 7 juta unit per tahun.
Potensi nilai ekonomi motor listrik nasional sendiri ditaksir mencapai 170 miliar dollar AS atau Rp 3.039 triliun. Dorongan ini makin nyata seiring peluncuran motor listrik nasional Cakra NX1 karya PT Ilectra Motor Group (ALVA) / Indika Group di Cikarang pada 13 Agustus 2026, yang ditargetkan berproduksi awal 20.000 unit dengan efisiensi biaya harian 50% hingga 70%.
Prabowo mengalkulasi efisiensi konsumsi energi berbasis baterai sanggup memotong pengeluaran harian sektor transportasi masyarakat melebihi 50%, atau cukup menghabiskan sekitar 30% dari dana yang biasanya dipakai untuk membeli bahan bakar fosil.
Tiga keunggulan utama ditargetkan dari migrasi armada ini: menekan pengeluaran mobilisasi warga, memangkas ketergantungan impor pasokan energi, serta menciptakan peluang kerja baru bagi angkatan muda.
Meski begitu, dari kacamata fiskal negara, Purbaya menandaskan faktor dominan di balik turunnya nilai anggaran subsidi 2027 murni disebabkan landainya estimasi ICP.***
Editor : Ibnu YuniantoSumber : Radar Bali