Bali Bali United Berita Daerah Cover Story Dwipa Ekonomi Ekonomi & Perbankan Events Features Foto Lepas Gaya Hidup Hiburan & Budaya Hiburan & Seni Budaya Hospitality Hukum & Kriminal Inforial Internasional Kesehatan Nasional Opini Otomotif Pariwisata Pendidikan Perbankan Peristiwa Politika Sportainment Sportmania Tamu Redaksi Teknologi Traveling

Kelar Seng di Jatiluwih Dibongkar, Kini Pekaseh Usulkan Insentif Pengganti Lahan untuk Petani

Juliadi Radar Bali • Rabu, 7 Januari 2026 | 07:23 WIB
SOLUSI DAMAI : Pencabutan seng dilakukan petani di pantau langsung oleh aparat Kepolisian Polres Tabanan. (juliadi)
SOLUSI DAMAI : Pencabutan seng dilakukan petani di pantau langsung oleh aparat Kepolisian Polres Tabanan. (juliadi)

 

TABANAN, Radar Bali.id – Setelah sempat tegang akibat aksi penyegelan lahan pertanian dengan pagar seng, kawasan daya tarik wisata (DTW) Jatiluwih akhirnya kembali berseri.

 Para petani lokal sepakat mencabut pagar seng pada Senin (5/1/2026), menandai berakhirnya polemik panjang yang sempat melumpuhkan pariwisata di situs Warisan Budaya Dunia UNESCO tersebut.

Manajer DTW Jatiluwih, I Ketut Jhon Purna, menyambut antusias langkah tersebut. Pasalnya, konflik yang berlangsung sejak awal Desember hingga libur akhir tahun 2024 itu berdampak fatal: kunjungan wisatawan anjlok drastis hingga 80 persen.

"Aksi ini sempat membuat konsulat negara seperti Jerman dan Prancis berhenti 'menjual' Jatiluwih kepada warga mereka karena alasan keamanan dan kenyamanan. Dengan dibukanya seng ini, saya akan segera menginformasikan ke agen travel dan konsulat asing bahwa Jatiluwih sudah pulih dan normal," tegas Jhon Purna, Selasa (6/1/2026).

Menanti Moratorium dan Kesejahteraan Petani

Pencabutan seng ini dilakukan setelah Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, turun tangan memberikan "lampu hijau" terkait moratorium terhadap 13 akomodasi pariwisata yang melanggar aturan.

Pekaseh Subak Jatiluwih, I Wayan Mustra, menegaskan bahwa petani adalah ujung tombak pelestarian kawasan tersebut. Ia menitipkan harapan besar agar kebijakan moratorium nantinya benar-benar berpihak pada nasib petani.

Salah satu poin krusial yang diusulkan adalah pemberian insentif pengganti olah lahan sebesar Rp 2,5 juta per hektare.

"Kami harap tidak ada lagi aksi serupa. Jika ada masalah di bawah, mari kita urun rembug. Manajemen siap menjadi jembatan kepada pemerintah daerah," tutup Jhon Purna..[*]

Editor : Hari Puspita
#Jatiluwih #tabanan #pariwisata