RADAR BALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung bersiap meluncurkan program Beasiswa "Nak Badung" Tahun 2026 pada 9 Juni mendatang.
Program ini dirancang sebagai investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Pemkab Badung telah mematangkan skema dan ketentuan pemberian bantuan pendidikan ini dengan total anggaran mencapai Rp 49,9 miliar yang dialokasikan dari tingkat SMA hingga S1. Program Beasiswa Nak Badung sendiri bertumpu pada dua pilar utama:
Beasiswa Motivasi: Diperuntukkan bagi siswa jenjang SMA/SMK atas dasar prestasi atau akademik.
Beasiswa Afirmasi: Diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang S1, D4, maupun program profesi dengan kriteria khusus, seperti masyarakat kurang mampu atau kondisi tertentu.
Untuk kategori mahasiswa, pemerintah menyediakan kuota terbatas sebanyak 450 penerima yang berlaku sama rata bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Karena kuota yang terbatas, pemerintah akan menerapkan sistem verifikasi yang adil bagi siapa saja yang paling awal melengkapi berkas administrasi (first come, first served).
Menariknya, Pemkab Badung sengaja tidak menyebutkan secara terbuka nominal pasti atau besaran rupiah yang diterima oleh setiap mahasiswa.
Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengantisipasi adanya penyesuaian atau kenaikan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara sepihak oleh pihak perguruan tinggi apabila nominal bantuan tersebut dipublikasikan secara luas.
Kendati demikian, beasiswa ini dirancang sebagai beasiswa penuh (full scholarship). Guna memastikan ketepatan penggunaan anggaran, bantuan dana akan ditransfer langsung ke rekening perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan ke rekening pribadi mahasiswa.
Prioritas Anak Petani dan Pengetatan Verifikasi Lapangan
Salah satu sektor yang menjadi fokus utama dalam Beasiswa Nak Badung 2026 adalah anak-anak petani di Kabupaten Badung. Mereka menjadi salah satu prioritas utama penerima bantuan ini demi mendorong peningkatan kualitas SDM di sektor pertanian lokal.
Guna mengantisipasi adanya warga miskin yang tercecer, Pemkab Badung akan memperketat indikator penilaian. Pemerintah bakal menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi faktual secara langsung ke lapangan.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa status orang tua calon penerima beasiswa sebagai petani benar-benar riil dan tepat sasaran, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Dukungan dari LLDikti Wilayah VIII
Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII, I Gusti Lanang Bagus Eratodi berharap perguruan tinggi yang diajak kerja sama memiliki program studi yang berkualitas dengan akreditasi minimal Baik dan Sangat Baik.
"Hal itu penting agar nantinya lulusan yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” kata I Gusti Lanang Bagus Eratodi seperti dikutip Pemkab Badung.
Rencananya, penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemkab Badung dengan pihak kampus akan dilaksanakan bertepatan dengan peluncuran resmi program ini.
“Rencananya nanti pada tanggal 9 Juni program ini diluncurkan dan perguruan tinggi bisa melaksanakan penandatanganan MoU bersama kita. Tahun ini disiapkan kuota 450 penerima, astungkara bisa terpenuhi kuota tersebut,” pungkas Bupati Adi Arnawa.***
Editor : Ibnu Yunianto