RADAR BALI - Langkah besar Pulau Dewata menuju pusat wisata kesehatan (health and wellness tourism) kelas dunia mulai mengubah peta kebutuhan tenaga kerja lokal.
Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Bali kini diposisikan tidak sekadar menjadi destinasi liburan, melainkan hub pelayanan medis dan kebugaran berstandar internasional di kawasan Asia.
Transformasi ini secara tidak langsung menuntut penyesuaian di dunia pendidikan vokasi, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK), agar mampu melahirkan lulusan yang siap bersaing di industri kesehatan global.
Pengembangan ekosistem wisata kesehatan di Bali saat ini ditopang oleh infrastruktur berskala internasional.
Salah satu tonggak utamanya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur atau The Sanur di Denpasar, yang menjadi KEK Kesehatan pertama di Indonesia.
Di kawasan ini berdiri Bali International Hospital (BIH) yang memadukan teknologi medis mutakhir dan kolaborasi dokter spesialis mancanegara, terintegrasi langsung dengan hotel bintang lima, pusat konvensi, serta Ethnobotanical Garden.
Selain menahan laju warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, kawasan ini dirancang untuk menarik pasien internasional.
Tak hanya KEK Sanur, penguatan layanan juga bergerak di sektor wellness dan estetika, seperti hadirnya NgoerahSun Wellness & Aesthetic Center di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah serta program Prima Medical Wellness Tourism di jaringan rumah sakit swasta.
Ditambah reputasi global Bali dalam kebugaran holistik, mulai dari retret yoga di Ubud hingga pengobatan tradisional Usadha Bali, kebutuhan akan SDM berstandar internasional menjadi semakin mendesak.
Guna merespons perkembangan tersebut, pemerintah dan pengelola kawasan seperti InJourney telah menggandeng Universitas Udayana dalam program transfer of knowledge bersama pakar medis internasional. Namun, kesiapan di tingkat pendidikan menengah vokasi masih menghadapi tantangan tersendiri.
Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidhi, menggarisbawahi bahwa kebutuhan tenaga kerja di sektor wisata medis sangat luas dan tidak terbatas pada profesi dokter atau perawat utama saja.
Kebutuhan medical tourism juga mencakup tenaga pendukung yang mampu bekerja di lingkungan internasional seperti patient coordinator, resepsionis medis, asisten klinik, caregiver, hingga staf administrasi medis sangat krusial dalam menjamin kenyamanan dan kelancaran pelayanan pasien asing.
Kebutuhan inilah yang menuntut penguatan kompetensi bahasa asing, komunikasi lintas budaya, serta etika hospitality sejak jenjang kejuruan. Sayangnya, potensi pasar kerja yang begitu luas ini belum sebanding dengan ketersediaan jurusan kesehatan di sekolah negeri.
Dari total 58 SMK Negeri yang tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Bali, baru dua sekolah yang membuka konsentrasi keahlian di rumpun kesehatan.
Kedua sekolah tersebut adalah SMKN 1 Tembuku di Kabupaten Bangli dan SMKN 1 Kubutambahan di Kabupaten Buleleng, yang sama-sama membuka jurusan Layanan Penunjang Keperawatan (Asisten Keperawatan) serta Farmasi Klinis dan Komunitas.
Porsi utama pendidikan vokasi kesehatan tingkat menengah di Bali justru sejauh ini dikelola oleh belasan sekolah swasta, seperti SMK Kesehatan Bali Dewata, SMK Kesehatan PGRI Denpasar, SMK Kesehatan Bali Khresna Medika, hingga SMK Kesehatan Sanjiwani Gianyar.
Sementara itu, peta jurusan di mayoritas SMK Negeri masih didominasi oleh sektor pariwisata klasik seperti perhotelan dan tata boga, teknik otomotif, teknologi informasi, serta seni budaya.
Ketimpangan sebaran jurusan ini beriringan dengan persoalan dinamika penerimaan peserta didik baru di Bali. Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mengungkapkan bahwa meski secara umum ada kekurangan jumlah siswa di beberapa daerah, persoalan utamanya terletak pada distribusi minat masyarakat yang cenderung menumpuk di sekolah-sekolah tertentu.
Berdasarkan temuan lapangan Komisi IV DPRD Bali, terdapat sejumlah sekolah negeri yang mengalami kondisi ruang kelas kosong karena minimnya pendaftar—sebuah fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Kondisi tersebut, menurut I Nyoman Suwirta, harus menjadi bahan evaluasi mendasar bagi pemetaan pendidikan di Bali. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mulai mempertimbangkan langkah transformatif, seperti mengalihstatuskan atau mengubah fungsi sejumlah SMA yang sepi peminat menjadi SMK dengan jurusan yang relevan terhadap kebutuhan pasar kerja saat ini.
Ia mencontohkan tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan kejuruan yang selaras dengan industri, sebagaimana terlihat di Kabupaten Klungkung, di mana sekolah kejuruan pariwisata swasta mampu menjaring lebih dari seribu siswa baru dalam satu angkatan.
Transformasi serupa pada sektor kesehatan dan hospitality medis diyakini dapat menjadi solusi ganda: mengoptimalkan fasilitas sekolah yang sepi pendaftar sekaligus mencetak SDM lokal yang siap mengisi peluang kerja di era baru wisata kesehatan Bali.***
Sumber : Radar Bali