Bali Bali United Berita Daerah Cover Story Dwipa Ekonomi Ekonomi & Perbankan Events Features Foto Lepas Gaya Hidup Hiburan & Budaya Hiburan & Seni Budaya Hospitality Hukum & Kriminal Inforial Internasional Kesehatan Nasional Opini Otomotif Pariwisata Pendidikan Perbankan Peristiwa Politika Sportainment Sportmania Tamu Redaksi Teknologi Traveling

Atribut Parpol Diturunkan, PKN Karangasem Protes

Zulfika Rahman • Jumat, 21 Juli 2023 | 22:10 WIB
DITURUNKAN: Petugas Satpol PP Karangasem saat menurunkan atribut partai, pamflet hingga baliho yang terpasang di pohon perindang seputaran kota Amlapura, Kamis (20/7/2023).
DITURUNKAN: Petugas Satpol PP Karangasem saat menurunkan atribut partai, pamflet hingga baliho yang terpasang di pohon perindang seputaran kota Amlapura, Kamis (20/7/2023).

NEGARA, Radar Bali.id - Paguyuban pedagang Pasar Umum Negara, kembali mendatangi kantor DPRD Jembrana, Kamis (20/7/2023). Kedatangan paguyuban untuk empat kalinya ini untuk menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait dengan rencana revitalisasi Pasar Umum Negara yang juga dihadiri dinas terkait Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pedagang mengusulkan jika revitalisasi pasar menggunakan dua lantai, agar memprioritaskan pedagang yang saat aktif di lantai satu.

Dalam RDPU yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, dihadiri dua pimpinan lain dan tiga ketua komisi. Paguyuban Pedagang Pasar Umum yang hadir sebanyak tujuh orang. Pemerintah kabupaten diwakili dua dinas terkait, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jembrana dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jembrana I Wayan Sudiarta menyampaikan mengenai progres perencanaan revitalisasi pasar.

Bahwa saat ini sudah proses tender untuk pembangunan pasar umum dengan desain sesuai rencana sebelumnya. Yakni dengan dua lantai agar pedagang pasar terakomodir. "Mengenai ukuran, masih tetep sesuai dokumen tender. Nantinya, akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi, karena ada banyak masukan dari pedagang," jelasnya.

Dalam usulan yang sudah dalam proses tender, ukuran kios masing -masing 2 x 3 meter dan ukuran los 1,5 x 2 meter. Namun nantinya, bisa dilakukan perubahan sepanjang tidak ada perubahan pada hal yang prinsip dari pembangunan pasar.

Sudiarta menyebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rencana revitalisasi Pasar Umum Negara ini, hanya sebagai fasilitator karena dibangun dengan anggaran pemerintah pusat senilai Rp 143,5 miliar.

 "Masih ada addendum sesuai dengan permintaan dari pedagang. Kebijakan tetap disesuaikan dengan tuntutan pedagang, setelah ada serah terima," ungkapnya.

Penyampaian tersebut sempat membuat kecewa paguyuban Pasar Umum Negara. Karena desain revitalisasi pasar masih belum sesuai dengan harapan pedagang, Kecewa karena harapan belum terakomodir.

"Padahal berharap pertemuan ini sudah ada hasil sesuai tuntutan. Satu lantai saja. Ternyata masih sesuai dengan perencanaan awal," ujar Edi, salah satu pedagang.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Umum Negara   Putu Gede Eka Sasthujana mengungkapkan, padang sebenarnya tidak menolak rencana revitalisasi pasar ini.

"Kita berharap pedagang diajak bersinergi. tetap kenyataannya, tuntutan pedagang tidak diakomodir. Pedagang kecewa," ujarnya

Muhammad Yunus, salah satu perwakilan paguyuban pedagang menyampaikan, bahwa mengenai rencana penggunaan dua lantai sebenarnya tidak ada persoalan. Namun dengan catatan, pedagang yang ada saat ini mendapat prioritas berada di lantai satu, sedangkan lantai dua untuk pedagang yang belum memiliki surat keterangan retibusi (SKR).

"Pedagang yang sudah punya SKR tetap di lantai 1. Pedagang pelataran dan pedagang lain yang eksisting silakan lantai dua," terangnya.

Kadis PU Sudiarta menambahkan, mengenai jumlah lantai dan ukuran kios dan los, menyesuaikan dengan jumlah pedagang. Berdasakan data dari Dinas Perindagkop Jembrana, jumlah kios dan los yang eksisting  sebanyak sebanyak 1.098.

Sedangkan ketentuan dari pemerintah pusat, dari luas lahan yang ada hanya 60 persen yang boleh dibangun. Sisanya sebanyak 40 persen sarana pendukung, fasilitas umum termasuk ruang terbuka hijau.

Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi mengatakan, pertemuan yang kesekian kalinya antara paguyuban pedagang pasar umum negara dengan pemerintah kabupaten Jembrana ini, diharapkan ada hasil berupa solusi mengenai tarik ulur rencana revitalisasi Pasar Umum Negara.

"Agar program pemerintah tetap berjalan, maka usulan, saran pendapat dari pedagang agar diakomodir oleh pemerintah daerah," tegasnya. [*]

Editor : Hari Puspita
#pemilu 2024 #Atribut Partai #parpol