DENPASAR, RadarBali.id- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyampaikan keheranannya atas maraknya gambar Kaessang Pengarep di Bali. Begitu cepat dan begitu marak terpasang di penjuru.
Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara dukungan Forum Komunikasi Keluarga Besar Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali, di Denpasar, Sabtu (4/11/2023).
Hasto menyoroti baliho Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang bertebaran di pelosok Bali. Katanya, saat ia mengobrol dengan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, Koster sempat menghitung atau memperkirakan sepertinya per kabupaten lebih dari 1000 baliho.
Hasto merasa heran orang yang baru dua hari jadi anggota kemudian didapuk jadi ketua umum dan baliho dipasang di mana-mana di Bali.
“Nilainya berapa, siapa yang masang. Kok , tiba tiba-tiba beredar cepat di seluruh pelosok Bali, ya? Sementara pengurusnya saja banyak tidak ada yang kenal. Ini dari mana? Apakah melakukan perizinan, darimana biayanya siapa yang memasang. Ini jadi pertanyaan dari teman teman dan dari Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali yang terkenal kritis," ungkapnya.
Politikus kelahiran 7 Juli 1966 juga terus menyindir Presiden Jokowi yang memberikan karpet merah untuk anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres padahal melanggar aturan karena usia belum 40 tahun.
Sehingga dianggap melakukan manipulasi hukum demi kepentingan negara.
"Tadi saya berdialog ketika datang di Bali saya bertanya dengan beberapa portir yang di airport bagaimana suasana kebatinan mereka dan mereka mencatat bahwa ketika ambisi kekuasaan itu dilakukan secara berlebihan rakyat mencatat rakyat memiliki suatu kepekaan nurani memiliki suatu kebijaksaan yang terdalam tentang prilaku dari elit pemimpin," tuturnya.
"Tentang prilaku, ada yang menggunakan manipulasi hukum demi kepentingan keluarga. Dan sekarang kita lihat begitu banyak budayawan cendikiawan para guru besar, mahasiswa, dan para tokoh-tokoh demokrasi para ahli hukum tata negara bersatu padu melakukan koreksi, supaya hakim MK seharusnya memiliki sikap kenegarawanan ketika itu demokrasi dikebiri, " sindirnya.
Menurut Hasto, pasangan Ganjar-Mahfud adalah pasangan yang komplet karena setidaknya punya pengalaman di eksekutif dan legislatif. Mahfud MD juga memiliki pengalaman di lembaga yudikatif. Sehingga bisa menempatkan mana urusan pribadi atau keluarga dan yang mana urusan negara. [*]
Editor : Hari Puspita