Peringatan ini disampaikan secara resmi melalui sebuah maklumat yang diunggah di akun Instagram resmi PAN, @amanatnasional, dan juga dibagikan oleh akun pribadi Zulkifli Hasan, @zul.hasan.
Dalam maklumat tersebut, Zulhas menekankan pentingnya kepatutan dalam berperilaku.
“Kepada seluruh anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional bertindak, berpenampilan, dan berbicaralah sesuai kepatutan,” ujar Zulhas dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, Zulhas menegaskan bahwa para legislator PAN harus memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat saat ini.
Ia menginstruksikan agar mereka dapat menyerap aspirasi rakyat dengan sikap rendah hati serta tidak mempertontonkan kelebihan materi yang dapat mencederai perasaan rakyat.
“Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan,” tegasnya.
Arahan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap perilaku anggota dewan yang dinilai kurang peka terhadap kondisi rakyat.
Salah satu insiden yang memicu kritik adalah video Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN yang juga anggota DPR dari PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio yang tampak berjoget saat isu kenaikan tunjangan DPR hingga Rp 3 juta per hari.
Sorotan juga diberikan pada artis Surya Utama alias Uya Kuya yang juga berjoget saat tunjangan Rp 3 juta per hari diumumkan.
Terkait hal tersebut, Eko Patrio telah menyampaikan permohonan maafnya.
Ia menjelaskan bahwa tindakannya tidak memiliki maksud untuk tidak berempati dan terjadi dalam konteks acara yang berbeda.
"Nggak ada maksud apa-apa, memang itu kemarin kan kita acara pembubaran panitia 17 Agustusan," kata Eko pada Senin (25/8).
"Seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaf lah," tambahnya.
Terakhir, Eko Patrio juga dikabarkan tertangkap kamera sedang belanja di Guangzhou. Meski demikian, belum ada konfirmasi tentang kabar yang beredar di media sosial tersebut.
Sebagai penutup maklumatnya, Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Menko Pangan menegaskan bahwa setiap anggota legislatif PAN harus siap menerima konsekuensi dan evaluasi atas kinerjanya.
“Anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional harus siap dievaluasi status, posisi, tunjangan, dan fasilitasnya,” pungkas Zulhas. ***