DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Tak ingin dicap sebagai petugas yang mengawasi jalannya Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu juga menjadi lembaga yang menjalankan pendidikan politik berkaitan dengan problematika pengawasan.
Mereka membuat program Bawaslu Membelajarkan, dalam rangka persiapan Pemilu 2029. Bawaslu menyiapkan diri untuk memberikan pendidikan politik terkait pengawasan.
Itu disampaikan Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H Malonda saat ditemui pada acara Pusat Penelitian Pengembangan.
Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kegiatan “Bawaslu Membelajarkan: Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu” di Kuta kemarin (4/12). Kegiatan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu dari 21 provinsi.
Herwyn menyatakan, kegiatan bawaslu selalu menekankan proses pembelajaran itu tidak satu arah tetapi dua arah. Peserta sekaligus belajar menjadi pemateri yang tujuannya bagaimana Bawaslu tetap siap melakukan tugas pengawasan terutama ketika dilaksanakan tahapan awal pemilu 2029.
”Kami persiapkan peningkatan kapasitas berkelanjutan konsep ini bagian dari mengambil pengalaman yang selama ini terjadi hasil-hasil kerja lapangan verifikasi riset regulasi bagian dari memperkuat kapasitas pengawasan pemilu ini tanggung jawab kita agar bawaslu tidak sekedar mengawasi pemilu,” jelas pria asal Sulawesi Utara ini.
Kemudian disampaikan, ada sisi pembelajar aktif mengetahui problematika pelaksanaan pemilu yang bisa aplikasikan ke depan. Bagi penjaga demokrasi, Bawaslu dapat memperkuat masyarakat terlibat apa hak dan kewajiban masyarakat
Pada evaluasi Pilkada dan Pemilu 2024, ada yang menjadi catatan di data Bawaslu RI. Ada praktik yang baik dan yang juga tantangan adanya peristiwa yang merusak sendi-sendi demokrasi.
Sisanya -ada masalah pelaksanaan pemilu dicarikan solusi apa yg akan dilakukan. Evaluasi itu masuk UU Pemilu yang baru.”Secara internal bawaslu akan menyiapkan dan termasuk kultur kelembagaan Bawaslu yang Pemilu adaptif,” terangnya.
Dalam kegiatan Bawaslu membelajarkan yang diundang internal khusus di tingkat Provinsi dilaksanakan tiga lokasi, di Medan, Manado dan Badung. Tidak hanya anggota Bawaslu yang hadir tapi melibatkan publik bagi stakeholder diundang saksikan langsung diharapkan mendapat informasi pencerahan sebagai upaya pendidikan politik. “Dengan melibatkan stakeholder sebagai bagian pendidikan politik,” tandasnya.***
Editor : M.Ridwan