TABANAN, Radar Bali.id - Komisi III DPRD Tabanan dibuat kesal dan geram dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) khusus OPD penghasil. Pasalnya tidak progres sama sekali dalam upaya meningkat pendapatan asli daerah Tabanan (PAD).
PAD Tabanan hanya berkisar diangka Rp 500 miliar setiap tahunnya. Sementara aset begitu banyak yang mangkrak, sektor pajak hingga retribusi tidak ada peningkatan sama sekali.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra saat rapat OPD penghasil dengan Dinas Perhubungan Tabanan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Bakueda Tabanan, Selasa kemarin (4/2/2025).
Mirisnya lagi, Dinas Pariwisata tidak hadir yang juga diundang dalam rapat yang membahas soal peningkatan PAD Tabanan. Sementara dalam rapat itu hanya perwakilan dari staf dan kepala bidang OPD penghasil.
Dalam rapat itu Komisi III DPRD Tabanan menyoroti minimnya langkah-langkah konkret kerja yang dilakukan OPD penghasil untuk meningkatkan pendapatan daerah. Padahal kondisi keuangan daerah ke depan diprediksi semakin seret.
Lantaran adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan berdampak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan tersebut dinilai akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, sehingga optimalisasi unit-unit penghasil pendapatan daerah menjadi semakin mendesak.
"Kami dorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan unit-unit penghasil. Di sana kita bisa melihat pemasukan riil, baik dari opsen pajak maupun optimalisasi pajak dan retribusi. Termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sifatnya tentatif," ungkap Pria yang akrab disapa Gung Baron.
Pihaknya secara tegas meminta OPD penghasil menunjukkan progres konkret dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. DPRD pun berencana mengundang kembali OPD terkait dalam waktu dekat dan berharap para pimpinan hadir langsung, bukan hanya mengirim perwakilan saja saat rapat.
Seolah-olah mereka tidak peduli dengan PAD Tabanan. Padahal ini menyangkut hajat semua orang.
"Ini kami akan kroscek dulu ke Sekwan, apakah ada kesalahan dalam undangan atau memang mereka sengaja tidak hadir. Yang pasti, dalam rapat kerja berikutnya kami harap seluruh pimpinan OPD penghasil bisa datang, karena ini sifatnya vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak," tandasnya.
Sebelumnya, dalam tiga kali rapat kerja Komisi III dengan OPD penghasil. Namun banyak pimpinan OPD yang tidak hadir dan hanya diwakilkan saja.
Hal ini menimbulkan kekecewaan dan kesal di kalangan dewan, mengingat optimalisasi pendapatan daerah menjadi agenda prioritas menghadapi tantangan fiskal tahun depan. [*]
Editor : Hari Puspita