RADAR BALI - Krisis tenaga pendidik di Provinsi Bali semakin nyata dan merata.
Setelah Denpasar dan Buleleng, Kabupaten Tabanan mencatatkan kondisi paling kritis, terutama pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Tabanan saat ini hanya memiliki total 11 orang guru TK untuk melayani ratusan satuan pendidikan di wilayah tersebut.
Kondisi mendesak ini dipicu oleh nihilnya pengangkatan guru TK selama 15 tahun terakhir.
Minimnya regenerasi ini berbanding terbalik dengan beban pendidikan yang ada.
Saat ini, tercatat ada sebanyak 6.394 siswa TK di Tabanan yang tersebar di berbagai satuan pendidikan, namun hanya ditopang oleh 11 guru kelas berstatus ASN (PNS dan PPPK).
Bahkan, dalam rekrutmen PPPK paruh waktu terbaru, hanya satu guru TK yang berhasil terakomodasi.
Secara keseluruhan, Tabanan masih membutuhkan sekitar 837 tenaga pendidik baru untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan.
Saat ini, jumlah guru yang tersedia hanya 3.131 orang, jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 3.935 orang untuk mengawal 286 SD dan 38 SMP.
Denpasar Prioritaskan Bahasa Bali dan Agama Hindu
Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota provinsi. Pemerintah Kota Denpasar resmi mengajukan usulan formasi sebanyak 326 posisi kepada Kementerian PAN RB untuk rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2026.
Langkah ini diambil guna menutupi celah kekurangan guru di jenjang TK, SD, hingga SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Denpasar AA Gede Wiratama menegaskan bahwa fokus utama rekrutmen diarahkan pada penguatan muatan lokal dan pendidikan karakter. Rincian kebutuhan formasi di Denpasar meliputi:
Prioritas Utama: 91 guru bahasa Bali dan 89 guru agama Hindu.
Kebutuhan Dasar & Umum: 41 guru kelas SD, 27 guru Penjaskes, 11 guru matematika, serta sejumlah guru mata pelajaran lainnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TIK, IPA, IPS, dan PPKN.
Pendidikan Agama & Konseling: 15 guru agama Islam, 3 guru agama Kristen, 1 guru agama Katolik, serta 6 guru Bimbingan dan Konseling.
Selain kekurangan guru, Denpasar juga menghadapi tantangan manajerial dengan kekosongan 30 posisi kepala sekolah per April 2026. Sebanyak 41 pendidik baru saja menerima SK penugasan untuk mengisi sebagian kekosongan pimpinan tersebut.
Buleleng Terbebani Gelombang Pensiun
Di bagian utara pulau, Kabupaten Buleleng tercatat kekurangan 1.056 guru hingga akhir 2025, terutama di jenjang SD dan SMP. Tingginya angka pensiun menjadi penyebab utama masifnya kekosongan posisi ini.
Saat ini, sebagian kebutuhan di Buleleng ditopang oleh sekitar 440 guru honorer yang dibiayai melalui dana BOSP.
Namun, kendala teknis dalam sistem Dapodik membuat sekolah-sekolah di Buleleng kesulitan merekrut tenaga pengganti secara cepat guna mengisi kursi yang ditinggalkan para pensiunan.
Kondisi ini menciptakan dilema besar. Di satu sisi, sekolah dilarang menambah honorer, namun di sisi lain, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti.
Akibatnya, banyak sekolah terpaksa mengangkat tenaga pendidik secara mandiri dengan dukungan pembiayaan dari uang komite sekolah sembari menunggu kepastian rekrutmen resmi dari pemerintah pusat.
Kesenjangan distribusi juga masih menjadi rapor merah. Di Tabanan misalnya, guru menumpuk di wilayah kota seperti Kecamatan Tabanan dan Kediri, sementara wilayah luar seperti Selemadeg Raya, Pupuan, dan Baturiti sangat bergantung pada guru kontrak komite.***
Editor : Ibnu Yunianto