TABANAN, Radar Bali.id - Predikat Kabupaten Tabanan sebagai lumbung pangannya Pulau Dewata tampaknya sedang menghadapi tantangan serius di tingkat akar rumput.
Baca Juga: Menyandang Status Lumbung Pangan Bali, Tabanan Kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian
Berdasarkan temuan terbaru, sejumlah lumbung yang sejatinya dibangun khusus sebagai tempat penyimpanan padi milik petani di Tabanan kini banyak yang telah beralih fungsi.
Tak tanggung-tanggung, bangunan fisik lumbung tersebut kini ada yang berubah menjadi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), gudang logistik, balai pertemuan, hingga kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Bahkan, beberapa di antaranya dibiarkan telantar begitu saja tanpa pengelolaan.
Baca Juga: Didepan Tamba, Menko Luhut Dorong Jembrana Jadi Pusat Lumbung Pangan
Kondisi memprihatinkan ini ditemukan langsung oleh tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tabanan. Temuan tersebut didapat saat petugas melakukan monitoring intensif terhadap sejumlah lumbung pangan masyarakat (LPM) yang merupakan proyek bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 silam.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tabanan, Gusti Gede Khrisna Kamasan menjelaskan, dari total 14 titik lokasi lumbung pangan masyarakat yang dicek oleh pihaknya bersama tim di lapangan, ternyata mayoritas sudah tidak digunakan sesuai fungsi awalnya.
Gusti Gede Khrisna Kamasan mencontohkan kondisi di Kecamatan Pupuan. Dari tiga lumbung pangan yang sukses dibangun melalui kucuran bantuan DAK pusat di wilayah tersebut, kini hanya tersisa satu lumbung pangan yang masih berfungsi normal, yakni yang berada di Desa Belimbing. Sementara itu, sisa dua lumbung lainnya dipastikan sudah tidak berfungsi alias berhenti beroperasi, masing-masing berada di Desa Angkah dan Desa Pajahan.
Kondisi yang lebih mencolok terjadi di Desa Nyitdah dan Desa Berembeng. Bangunan lumbung padi di kedua desa tersebut kini sudah resmi berubah fungsi menjadi fasilitas TPS3R untuk sektor pengelolaan sampah desa. Di wilayah lain, ada pula lumbung pangan yang disulap menjadi balai pertemuan warga desa dan ada juga yang dialihkan menjadi kantor LPD.
"Dari total 14 lumbung pangan yang dibangun dari bantuan DAK pusat, saat ini hanya 10 lumbung yang tercatat masih beroperasi sesuai fungsinya. Sisanya sudah beralih fungsi menjadi fasilitas lain," ungkap Gusti Gede Khrisna Kamasan pada hari Rabu (24/6/2026) kemarin.
Melihat banyaknya kasus perubahan fungsi aset lumbung pangan ini, pihaknya mengaku akan segera menyusun laporan resmi untuk disampaikan kepada pimpinan daerah. Pasalnya, bantuan pembangunan lumbung tersebut sejatinya memiliki fungsi vital untuk menyimpan padi hasil panen petani serta membantu proses penjemuran padi secara komunal saat musim hujan tiba.
"Biasanya para petani kita akan kesulitan menjemur gabahnya saat musim hujan. Inilah alasan mendasar mengapa petani di subak-subak diberi bantuan pembangunan lumbung pangan dari pusat," imbuhnya.
Fenomena alih fungsi lumbung pangan ini dipastikan akan menjadi catatan merah dan perhatian serius bagi jajarannya. Evaluasi total akan dilakukan secara ketat agar menjadi bahan pertimbangan bilamana di kemudian hari pemerintah pusat kembali memberikan kucuran bantuan pembangunan fasilitas serupa.
"Evaluasi ini penting dilakukan agar ke depan bantuan DAK untuk pembangunan infrastruktur pertanian bisa lebih tepat sasaran. Yang paling utama, fungsinya benar-benar bisa digunakan dan dirasakan oleh petani secara berkelanjutan," tandasnya. [*]
Editor : Hari Puspita