TABANAN, Radar Bali.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mematangkan berbagai langkah strategis guna menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.
Baca Juga: Polemik Pendataan Perlinsos Denpasar, Warga Kurang Mampu Masuk Desil Tinggi, Ini Dugaan Penyebabnya
Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan saat ini tercatat sebanyak 6.943 kepala keluarga (KK) atau setara dengan 22.425 jiwa.
Baca Juga: Ratusan Ribu Warga Karangasem Masuk DTSEN, Banyak Keluhkan Desil, Kadis Imbau Ajukan Sanggahan
Kepala Bappeda Tabanan I Gede Urip Gunawan mengungkapkan, rujukan data kemiskinan tersebut bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI.
Lebih lanjut dijelaskan, sebanyak 22.425 jiwa yang terdata tersebut berada pada kategori Desil 1. Kategori ini merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau berada pada taraf 10 persen terbawah secara nasional.
"Umumnya, keluarga yang masuk desil 1 memiliki penghasilan sangat rendah, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, serta bekerja dengan pendapatan tidak menentu," ujar Urip saat dikonfirmasi, Kamis, 17 September 2026.
Urip menegaskan, untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut, langkah-langkah penanganan akan diselaraskan dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang telah dibahas dalam rapat koordinasi belum lama ini. Program penanggulangan ini nantinya akan melibatkan instansi dan organisasi lintas daerah.
Masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 dipastikan tetap menerima berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Program Sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK/KIS).
Sementara di tingkat daerah, Pemkab Tabanan menyiapkan langkah intervensi konkret berupa perbaikan sanitasi, program bedah rumah, penyediaan lapangan pekerjaan, serta pelatihan kerja. "Kalau untuk modal usaha, kami akan bekerja sama dengan sejumlah bank milik pemerintah," ungkapnya.
Terkait target penurunan, Urip menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan secara konsisten setiap periode. "Target kami terus bisa menurunkan angka kemiskinan ini setiap tahunnya," tandas Urip. [*]
Editor : Hari PuspitaSumber : Radar Bali