Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Pendataan Perlinsos Denpasar, Warga Kurang Mampu Masuk Desil Tinggi, Ini Dugaan Penyebabnya

N
Ilustrasi pendataan parameter l;istrik untuk warga penerima Perlinsos di Denpasar yang diduga tak akurat. (Gemini AI/radarbali.id)
Ilustrasi pendataan parameter l;istrik untuk warga penerima Perlinsos di Denpasar yang diduga tak akurat. (Gemini AI/radarbali.id)

Advertisement

DENPASAR, radarbali.jawapos.com — Cakupan pendataan program perlindungan sosial (perlinsos) menjadi perbincangan. Lantaran, banyak warga merasa tidak mampu justru masuk dalam kategori yang mampu atau antara desil 6-10.

Hal itu ternyata penyebab ketidakakuratan sistem. Juga karena daya listrik dimiliki warga Denpasar di atas 1300 va sehingga terdepak dari listrik bantuan sosial. (Bansos). 

Tercatat jumlah kepala keluarga (KK) di Denpasar yang mendaftar 61.797. Cakupan   33,15 persen kepala keluarga (KK) penduduk dari 186.421 kepala keluarga (KK). Sayangnya, kategori di bantuan BNPT terdata 60.454  yang  mendaftar, tetapi berpotensi layak hanya 4.954.

Advertisement

Jadi tidak layak sebanyak 55.315 orang atau 91.50 persen. Lanjutnya, jenis bantuan  PKH  yang mendaftar  59.714, berpotensi layak hanya 1.996 (3,34 persen) dan tidak layak 57.534 (96.35 persen). 

Rumitnya pendataan bansos dihadapi Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, menghadapi sendiri saat turun ke lapangan, seperti ada warga yang tidak ada di rumah

Selain itu, permasalahan krusial, ia mengungkapkan banyak warga kurang mampu hingga penyandang disabilitas justru masuk dalam kategori desil tinggi di dalam sistem sehingga  dianggap tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Menurut Laxmy, permasalahan ini sering ditemukan saat proses sanggah atau verifikasi data, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui agen.

Advertisement

”Tidak sedikit warga yang melapor karena mengalami kejanggalan data, seperti warga yang sebelumnya berada di desil 1 tiba-tiba melonjak menjadi desil 10. Selain itu, ditemukan pula data tidak akurat terkait kepemilikan aset kendaraan.

”Ada warga yang tidak memiliki kendaraan tercatat sebaliknya di dalam sistem,” imbuh Laxmy. 

Kondisi inilah yang membuat banyak warga prasejahtera akhirnya dinyatakan tidak layak secara sistem untuk menerima bansos.

”Cuman perlinsos di Kota Denpasar itu kebanyakan memang listriknya 1.300 VA. Itulah yang menyebabkan mereka tidak layak secara bansos. Kalaupun menyanggah,potensi tidak disetujui.”Dapat disetujui dia bisa berpotensi layak hanya listrik," ujar Laxmy.

Advertisement
Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.jawapos.com

Artikel Terkait

Wawali Arya Wibawa Pimpin Rakor Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos Kota Denpasar

Wawali Arya Wibawa Pimpin Rakor Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos Kota Denpasar

Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD, camat, dan perbekel/lurah atas kerja keras serta kolaborasi aktif yang telah ditunjukkan selama ini," ujarnya

Aksi Pencurian Helm di Lapangan Puputan Renon Digagalkan Petugas Parkir, Kasus Berakhir Damai

Aksi Pencurian Helm di Lapangan Puputan Renon Digagalkan Petugas Parkir, Kasus Berakhir Damai

Kewaspadaan petugas parkir Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar membuahkan hasil.

Progres Gedung Poliklinik RSUD Wangaya Meleset dari Target, PUPR Minta Tambah Personel

Progres Gedung Poliklinik RSUD Wangaya Meleset dari Target, PUPR Minta Tambah Personel

Progres pembangunan fisik Gedung Poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar mencatatkan realisasi sebesar 56,20 persen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer