BPK Soroti Temuan Berulang dan Proyek Turyapada Tower, Perkara ini yang Menyimpang
DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali dilakukan Selasa (8/6/2026), terungkap persoalan hibah masih menjadi temuan.
Bahkan, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan adanya temuan berulang. Selain itu, megaproyek Tower Turyapada di Buleleng juga tak luput menjadi temuan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi para Wakil Ketua DPRD Bali.
Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali Wayan Koster, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala lembaga negara di Bali, bupati/wali kota se-Bali, serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali.
Adhi mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-13 kali berturut-turut yang diraih Pemprov Bali sejak tahun 2012.
Dalam pemeriksaan LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Wali Kota Jaya Negara Terima LHP dari BPK RI Perwakilan Bali, Kota Denpasar Raih Opini WTP Ke- 14
Salah satunya menyangkut pengelolaan hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang belum sepenuhnya tertib administrasi, termasuk keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.
"Yang lebih transparan akan mampu memberikan dampak optimal keuangan daerah. Perlu kami sampaikan beberapa di antara temuan adalah temuan berulang. Temuan berulang itu bentuk inefisiensi nyata, kami berharap temuan berulang ini bisa direduksi atau diminimalisasi di masa yang akan datang. BPK Perwakilan Bali siap mendampingi," jelasnya.
Pemberian hibah ke badan atau lembaga belum dilengkapi pengesahan atau penetapan dari kepala perangkat daerah. Jumlah barang yang direalisasikan oleh penerima hibah tidak sesuai dengan nominal pencairan dana, laporan pertanggungjawaban hibah direalisasikan oleh pengesahan fisik yang sudah diselesaikan tahun 2024, serta penerima hibah terlambat dan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
