Ada Temuan BPK di Proyek Turyapada Tower, Diskominfos Bali Jamin Tindak Lanjuti, Siapa Kena Bidik?
DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali segera merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Temuan tersebut berkaitan dengan permasalahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban swakelola jasa Manajemen Konstruksi (MK) pada pembangunan Turyapada Tower.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dikominfos Provinsi Bali, Gusti Ngurah Kamajaya, menjelaskan bahwa sejumlah komponen yang menjadi perhatian BPK berkaitan dengan adanya empat pekerjaan tambahan.
Pekerjaan ini muncul selama pelaksanaan proyek dan hingga kini statusnya masih berada dalam masa kontrak.
Empat pekerjaan tambahan tersebut menjadi dasar adanya penambahan anggaran kontrak dengan LPPM Universitas Udayana. Cakupan pekerjaannya meliputi Kajian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), Penyusunan Kajian Tower Relay, Pengawasan Pekerjaan Skywalk, serta Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembuatan Transmisi (TX).
"Di sana memang ada empat pekerjaan tambahan. Penambahan anggaran kontrak dengan LPPM Universitas Udayana dilakukan karena adanya perluasan volume pekerjaan tersebut," ujar Kamajaya, kemarin (9/6).
Ia menegaskan, karena kontrak pekerjaan manajemen konstruksi saat ini masih berjalan, pihak pemprov masih memiliki ruang yang cukup untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap catatan BPK.
Sebagai gambaran, pekerjaan gondola pada proyek Turyapada Tower masih berlangsung hingga Desember 2026, sementara masa kontrak secara keseluruhan baru akan berakhir pada Februari 2027.
"Kontraknya masih berjalan. Pekerjaan gondola sendiri sampai Desember 2026, sedangkan kontrak totalnya sampai Februari 2027," katanya menekankan, seizin Kepala Dikominfos Bali.
Lebih lanjut, Kamajaya menyatakanN temuan BPK tersebut sejatinya masih berstatus potensi, sehingga masih dapat dilakukan peninjauan kembali bersama pihak-pihak terkait.
