
DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali pada Senin (27/7).
Berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Bali, pertemuan ini secara khusus mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega yang dinilai belum efektif meski telah disahkan hampir sembilan tahun lalu.
Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, menjelaskan bahwa RDP ini diinisiasi setelah pihaknya menerima dua surat pengaduan dari HNSI terkait mandeknya penerapan Perda Bendega.
Budiutama menyayangkan hal ini, mengingat regulasi yang merupakan inisiatif DPRD tersebut telah melalui proses penyusunan yang sangat panjang.
Pihaknya juga telah mengawal pembahasan serta melakukan sosialisasi ke berbagai daerah seperti Buleleng, Karangasem, dan Jembrana.
“Setelah hampir delapan hingga sembilan tahun berjalan, implementasinya ternyata belum efektif.
Berdasarkan kajian akademik dan evaluasi dari pemerintah daerah, memang masih ditemukan sejumlah kelemahan.
Oleh karena itu, kami ingin mendengarkan langsung akar persoalannya di lapangan agar bisa dicari solusi bersama,” tegas Budiutama.
Panjangnya Perjuangan Melindungi Nelayan



