Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Bali Gelar RDP dengan HNSI, Evaluasi Perda Bendega

N
Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali pada Senin (27/7). 
Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali pada Senin (27/7). 

Advertisement

 

DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali pada Senin (27/7). 

Berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Bali, pertemuan ini secara khusus mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega yang dinilai belum efektif meski telah disahkan hampir sembilan tahun lalu.

Advertisement

Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, menjelaskan bahwa RDP ini diinisiasi setelah pihaknya menerima dua surat pengaduan dari HNSI terkait mandeknya penerapan Perda Bendega.

Budiutama menyayangkan hal ini, mengingat regulasi yang merupakan inisiatif DPRD tersebut telah melalui proses penyusunan yang sangat panjang.

Pihaknya juga telah mengawal pembahasan serta melakukan sosialisasi ke berbagai daerah seperti Buleleng, Karangasem, dan Jembrana.

Advertisement

“Setelah hampir delapan hingga sembilan tahun berjalan, implementasinya ternyata belum efektif.

Berdasarkan kajian akademik dan evaluasi dari pemerintah daerah, memang masih ditemukan sejumlah kelemahan. 

Oleh karena itu, kami ingin mendengarkan langsung akar persoalannya di lapangan agar bisa dicari solusi bersama,” tegas Budiutama.

Panjangnya Perjuangan Melindungi Nelayan

Advertisement

Artikel Terkait

Rapat Paripurna Ke-43, Fraksi di DPRD Bali Sampaikan Pandangan Umum Pertanggungjawaban APBD 2025

Rapat Paripurna Ke-43, Fraksi di DPRD Bali Sampaikan Pandangan Umum Pertanggungjawaban APBD 2025

Capaian pendapatan daerah yang melampaui target adalah bukti nyata kerja keras dan sinergi kita bersama. Namun, besaran sisa anggaran atau SiLPA yang ada harus menjadi catatan penting.

Warga Amed Mengadu ke Ombudsman 

Warga Amed Mengadu ke Ombudsman 

Pengecekan tersebut dilakukan ketika rombongan DPR provinsi tiba-tiba datang mengecek objek sengketa tanpa pemberitahuan kepada para pihak, termasuk kepada klien kami selaku pihak penggugat

Dana Hibah Akan Dievaluasi, Dibagi Tidak Sama Rata, Pemprov Bali Akan Lakukan Jurus ini

Dana Hibah Akan Dievaluasi, Dibagi Tidak Sama Rata, Pemprov Bali Akan Lakukan Jurus ini

DPRD Bali mengusulkan untuk mengevaluasi dana hibah yang didapat oleh desa adat sebanyak Rp 500 juta. Akan dibuat pemetaan atau klasterisasi sesuai kemampuan masing-masing desa adat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer