
DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Rencana Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa tanah seluas 61 are di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, menuai keberatan dari pihak warga.
Kuasa Hukum I Wayan Rama Suryandika dan kawan-kawan yang mewakili 42 Kepala Keluarga (KK), yakni I Nengah Jimat, S.H., dari Jimat Law Office, resmi mengadukan persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (20/11/2026).
Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan tidak prosedural dan potensi mal administrasi dalam proses kerja DPRD Bali, khususnya menyangkut rencana RDP yang dijadwalkan Senin (23/11/2026).
Selain meminta perlindungan bagi puluhan warga, Nengah Jimat berharap Ombudsman melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas dugaan penyimpangan prosedur dalam penanganan persoalan tersebut.
”Hari ini kami diwakili oleh tiga orang karena jarak dari daerah Amed dan Culik ke Denpasar cukup jauh sehingga klien kami tidak dapat hadir seluruhnya.
Aduan kami di Ombudsman diterima oleh Pak Dewa Krisna, yang menyampaikan akan segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, mengingat sifatnya yang mendesak menjelang jadwal RDP, Senin (23/11/2026)," kata Nengah Jimat.
Kemudian, Nengah Jimat membeberkan sejumlah peristiwa yang menjadi dasar keberatan pihaknya atas langkah DPRD Bali.
Pertama, pada 1 September 2026, Nengah Jimat menyebutkan Komisi I DPRD Bali mendatangi lokasi objek sengketa tanah tanpa pemberitahuan kepada para pihak.
Padahal, berdasarkan surat yang diterima, agenda kedatangan rombongan DPRD Bali adalah Kunjungan Kerja (Kubker) untuk melakukan pengawasan dan pengecekan aset milik Pemerintah Provinsi Bali.
Namun, dalam pelaksanaan, rombongan anggota Komisi I justru melakukan pengecekan atas objek tanah yang sedang bersengketa. Objek tersebut merupakan tanah seluas 61 are di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, tepatnya kawasan Amed, Kabupaten Karangasem.



