Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Amed Mengadu ke Ombudsman 

M
Penulis: Marsellus Pampur❯
Kuasa Hukum I Wayan Rama Suryandika dkk yang mewakili 42 KK, yakni I Nengah Jimat, S.H., dari Jimat Law Office di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (20/11/2026).
Kuasa Hukum I Wayan Rama Suryandika dkk yang mewakili 42 KK, yakni I Nengah Jimat, S.H., dari Jimat Law Office di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Advertisement

DENPASAR, radarbali.jawapos.com  - Rencana Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa tanah seluas 61 are di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, menuai keberatan dari pihak warga.

Kuasa Hukum I Wayan Rama Suryandika dan kawan-kawan yang mewakili 42 Kepala Keluarga (KK), yakni I Nengah Jimat, S.H., dari Jimat Law Office, resmi mengadukan persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan tidak prosedural dan potensi mal administrasi dalam proses kerja DPRD Bali, khususnya menyangkut rencana RDP yang dijadwalkan Senin (23/11/2026).

Advertisement

Selain meminta perlindungan bagi puluhan warga, Nengah Jimat berharap Ombudsman melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas dugaan penyimpangan prosedur dalam penanganan persoalan tersebut.

”Hari ini kami diwakili oleh tiga orang karena jarak dari daerah Amed dan Culik ke Denpasar cukup jauh sehingga klien kami tidak dapat hadir seluruhnya.

Aduan kami di Ombudsman diterima oleh Pak Dewa Krisna, yang menyampaikan akan segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, mengingat sifatnya yang mendesak menjelang jadwal RDP, Senin (23/11/2026)," kata Nengah Jimat.

Advertisement

Kemudian, Nengah Jimat membeberkan sejumlah peristiwa yang menjadi dasar keberatan pihaknya atas langkah DPRD Bali.

Pertama, pada 1 September 2026, Nengah Jimat menyebutkan Komisi I DPRD Bali mendatangi lokasi objek sengketa tanah tanpa pemberitahuan kepada para pihak.

Padahal, berdasarkan surat yang diterima, agenda kedatangan rombongan DPRD Bali adalah Kunjungan Kerja (Kubker) untuk melakukan pengawasan dan pengecekan aset milik Pemerintah Provinsi Bali.

Namun, dalam pelaksanaan, rombongan anggota Komisi I justru melakukan pengecekan atas objek tanah yang sedang bersengketa. Objek tersebut merupakan tanah seluas 61 are di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, tepatnya kawasan Amed, Kabupaten Karangasem.

Advertisement

Artikel Terkait

Kuasa Hukum 42 KK Surati Pimpinan dan BK DPRD Bali

Kuasa Hukum 42 KK Surati Pimpinan dan BK DPRD Bali

I Nengah Jumat selaku Kuasa hukum I Wayan Rama Suryandika dan 42 KK, mendatangi Sekretariat DPRD Bali, Kamis (19/11/2026). Ia menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan meminta evaluasi.

Dana Hibah Akan Dievaluasi, Dibagi Tidak Sama Rata, Pemprov Bali Akan Lakukan Jurus ini

Dana Hibah Akan Dievaluasi, Dibagi Tidak Sama Rata, Pemprov Bali Akan Lakukan Jurus ini

DPRD Bali mengusulkan untuk mengevaluasi dana hibah yang didapat oleh desa adat sebanyak Rp 500 juta. Akan dibuat pemetaan atau klasterisasi sesuai kemampuan masing-masing desa adat

Kaji Kenaikan UMP dan Perdebatan Sesuai KHL, Ajus Linggih Singgung Bukan untuk Memenuhi Popularitas

Kaji Kenaikan UMP dan Perdebatan Sesuai KHL, Ajus Linggih Singgung Bukan untuk Memenuhi Popularitas

UMP Bali menjadi perbincangan hangat karena jumlahnya tidak setara dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), di samping masyarakat Bali yang juga dituntut menjalankan aktivitas sosial dan budaya, ini kata Ajus Linggih

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer