Awas Flexing!, KPK Ingatkan Gaya Hidup Pejabat Pemprov Bali Tak Melebihi Gaji
DENPASAR, radarbali.jawapos.com — Gaya hidup pejabat kini resmi masuk dalam radar pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat menghadiri Acara Keluarga Berintegritas 2026 di Gedung Wiswa Sabha, kawasan Kantor Gubernur Bali, kemarin (16/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi sejak lingkup keluarga ini bertujuan mewujudkan Provinsi Bali yang bebas dari korupsi.
Menariknya, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali diwajibkan hadir bersama pasangannya.
"Seluruhnya. Ada 43 OPD dengan pasangannya, yang punya pasangan," kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara yang diikuti oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali yang mengajak pasangan masing-masing. Tujuan sosialisasi ini pencegahan korupsi yang dimulai dari lingkungan rumah tangga.
Bagi pejabat yang gemar melakukan flexing atau pamer kemewahan, dinilai penyebab korupsi. Terlebih jika gaya hidup tersebut dinilai melebihi gaji resmi yang diterima.
Menurut Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, gaya hidup pamer menjadi faktor utama pemicu terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya bagi para pejabat publik.
"Ya, itu salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya gaya hidup yang melebihi penghasilan mereka. Sederhana itu, jangan besar pasak daripada tiang, jangan hidup lebih tinggi daripada penghasilannya," ujar Ibnu.
Ia mencontohkan, celah korupsi timbul ketika ada selisih antara pengeluaran gaya hidup dan pendapatan resmi. Ibnu pun mewanti-wanti bahwa jabatan dan kewenangan yang dimiliki seorang pejabat dapat memperbesar risiko tersebut jika tidak diimbangi dengan gaya hidup sederhana. "Nanti dia akan mencari ke sana ke mari. Itu yang namanya risiko korupsi yang timbul. Dan kepada pejabat-pejabat karena mempunyai peluang, mempunyai kewenangan, apabila gaya hidupnya melebihi dari penghasilannya, risiko korupsi akan muncul," tegasnya.
Tidak hanya pada sang pejabat, pasangannya juga diberikan pemahaman melalui program Keluarga Berintegritas. KPK menekankan pentingnya peran pendamping atau pasangan dalam mengerem potensi penyelewengan di lingkungan keluarga. "Salah satunya supaya keluarga juga ikut melakukan penjagaan atau pendidikan antikorupsi," tutur Ibnu.
