Dana BKK Badung Berubah, APBD Buleleng 2026 Dipaksa Efisiensi untuk Infrastruktur
SINGARAJA, Radar Bali.id- Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 memasuki babak penyesuaian ketat.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Buleleng kini diminta oleh DPRD Buleleng untuk memetakan kembali program prioritas mereka.
Permintaan ini muncul sebagai dampak dari adanya perubahan alokasi dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi pembangunan di Buleleng.
Fiskal Daerah Menyesuaikan Diri
Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, menegaskan bahwa penyesuaian ini krusial untuk memastikan seluruh program 2026 tersusun secara realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh perencanaan program OPD dilakukan secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Terutama dalam kondisi fiskal yang mengalami penyesuaian,” ujar Masdana pada Selasa (18/11/2025).
Komisi II meminta mitra kerjanya untuk melakukan penajaman program dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan kesiapan teknis. Harapannya, penyesuaian ini dapat memperkuat efektivitas penggunaan anggaran dan menjaga kesinambungan pembangunan meskipun terjadi penurunan dukungan dana dari luar daerah.
Dinas PUTR Tinjau Ulang Proyek Fisik
Kondisi fiskal yang berubah ini dilaporkan berdampak langsung pada rencana pembangunan infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng menjadi salah satu OPD yang paling terasa dampaknya. Dinas PUTR kini diwajibkan melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah program fisik untuk menetapkan skala prioritas yang paling tepat.
Sementara itu, beberapa OPD telah memaparkan program prioritas mereka di tengah penyesuaian anggaran:
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Akan fokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pemilahan dari sumber, hingga penguatan sarana prasarana persampahan. Tujuannya untuk mengoptimalkan pelayanan kebersihan.
- Dinas Perhubungan (Dishub): Merencanakan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi terminal, termasuk Terminal Sangket, Terminal Seririt, dan terminal bongkar muat barang. Selain itu, Dishub juga merencanakan penambahan lampu penerangan jalan di sejumlah titik strategis Kota Singaraja demi keselamatan dan perbaikan infrastruktur transportasi perkotaan.
Masdana menutup dengan menegaskan komitmen Komisi II untuk terus mengawal proses penyusunan APBD 2026. “Kami pastikan [APBD 2026] tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara efektif serta berkelanjutan,” tandasnya.[*]
