
DENPASAR – Rencana membuka Pulau Bali untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) terus dimatangkan. Selasa (1/3), Gubernur Wayan Koster bersama pemerintah pusat dan pihak terkait menggelar rapat koordinasi persiapan pembukaan provinsi Bali sebagai uji coba tanpa karantina bagi PPLN. Gubernur Koster pun membeberkan alasan mengapa wisman ke Bali tanpa karantina.
Rapat daring dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertamabangan Kemenko Marvest. Rapat menelurkan empat poin penting.
“Pertama, para peserta rapat menyetujui pemberlakuan kebijakan tanpa karantina bagi PPLN ke Bali mulai tanggal 7 Maret 2022 sesuai usulan Gubernur Bali,” terang Koster melalui siaran persnya.
Poin kedua, peserta rapat menyetujui pemberlakuan kebijakan VoA untuk PPLN ke Bali dari beberapa negara yang akan ditentukan sesuai usulan gubernur.
Poin ketiga, Gubernur berkomitmen melakukan percepatan vaksinasi booster minimal 30 persen kepada wali kota/se-Bali, agar segera melakukan vaksinasi booster mulai 5 Maret berbasis banjar dan komunitas.
Selain itu mengoordinasikan pelaksanan SOP bagi PPLN mulai dari Bandara Ngurah Rai sampai ke hotel; peningkatan kapasitas tes swab PCR; penerapan CHSE secara ketat bagi hotel dan destinasi wisata; meningkatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi; dan kesiapan hotel isolasi.
Poin keempat, keputusan rapat ini akan dijadikan materi pembahasan dalam rapat final yang dipimpin oleh Menko Marivest pada 4 Maret 2022 atau sehari setelah Nyepi.
Dalam mengambil keputusan, peserta rapat mempertimbangkan banyak hal. Koster menyebutkan, di antaranya kasus harian di Bali yang sudah menurun.
“Cakupan vaksinasi di Bali sangat tinggi, positif rate semakin menurun, dan tingkat hunian di rumah sakit semakin menurun,” beber Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu.
Pertimbangan lain adalah persentase vaksinasi umum untuk dosis 1 sebanyak 104 persen, dosis 2 sebanyak 94 persen, dan booster 20 persen. Sedangkan vaksinasi untuk lansia dosis 1 sebanyak 86 persen, dosis 2 sebanyak 75 persen, dan vaksinasi booster 18 persen.
Rapat juga dihadiri Dirjen Keimigrasian, Kapolda, PHRI Bali dan GIPI Bali, serta pihak terkait lainnya.



