
DENPASAR - Terkait adanya sekitar 150 orang perwakilan krama Desa Adat Bugbug Karangasem menyampaikan aspirasi ke DPRD Bali pada Rabu (23/3/2022) kemarin mendapatkan tanggapan dari pihak Desa Adat Bugbug. Pihak Desa Adat Bugbug menuding ratusan warga yang demo adalah kelompok kecil.
Hal tersebut diungkapkannya melalui media sosialnya yang disampaikan melalui Humas Desa melalui sebuah tulisan berjudul "Kelihan Desa Adat dan Prajuru Dulun Desa Masa Bakti 2020-2025 Sah Oleh Majelis Desa Adat".
Berikut isi dari tanggapan desa secara lengkap.
"Rahajeng semeton sareng-sami, hari ini ada kelompok kecil masyarakat yang menamakan diri kelompok adat datang ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk mempertanyakan tentang keabsahan KDA dan Prajuru Dulun Desa masa Bakti 2020-2025.
Menanggapi hal tersebut Tim Hukum Desa Adat melalui Humas Desa Adat Bugbug ingin menyampaikan bahwa apa yang dipertanyakan oleh kelompok tersebut kurang perhitungan yang matang. Kalaupun seandainya mau mempersoalkan mungkin seharusnya bisa berjenjang ke Majelis Desa Adat Kecamatan dan bukan sebaliknya ujug-ujug melapor ke MDA Provinsi bahkan sampai ke DPRD Provinsi.
Para Pengadu sepertinya kurang cermat membaca isi perda 4/2019 tentang Desa Adat yg seharusnya ketika ada permasalahan di desa dilaporkan ke Kertha Desa dan bila tidak bisa diselesaikan baru dibawa ke MDA kecamatan dan seterusnya. Tugas dan wewenang MDA ada di pasal 76 sampai pasal 79 Perda 4/2019 tentang Desa Adat.
Bersama ini kami lampirkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Kelihan Desa Adat Bugbug bersama dengan Prajuru Dulun Desa Masa bakti 2020 - 2025.
Penting untuk dipahami bahwa MDA Provinsi tidak akan serta merta mengeluarkan SK tanpa pertimbangan yang matang. Karena didalam SK tersebut dengan jelas dan gamblang tertulis MENIMBANG, MENGINGAT, MEMPERHATIKAN DAN MEMUTUSKAN (MENETAPKAN) yang menjadi dasar utama MDA memberikan SK kepada KDA dan Pfajuru Dulun Desa.
Hal paling crusial adalah masalah proses pemilihan KDA yang dilakukan secara aklamasi tidaklah menyalahi aturan. Hal ini masalah biasa dalam dunia demokrasi selama sesuai dengan aturan. Kesimpulan keabsahan KDA Bugbug tidak perlu diragukan lagi, karena juga sudah ada SK dari MDA itu sendiri.
Sekian untuk dapat dipahami dan diresapi sehingga kita semua mampu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat Desa Adat Bugbug. Semakin cerdasanya masyarakat tentu akan semakin baik dan pandai memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang berjuang untuk kepentingan masyarakat luas dan mana yang berjuang hanya untuk golongannya saja".
Diketahui sebelumnya, warga bugbug mendatangi DPRD Bali dengan sejumlah tuntutan. Pertama, terkait adanya penyimpangan pemilihan Bendesa adat yang bertentangan dengan perarem dan penuh dengan intimidasi.
Kedua, pengunaan Danah Hibah Gubernur yang difasilitasi oleh Anggota Dewan tanpa melaui paruman adat. Ketiga, dana hasil penjualan kayu tidak sesuai dengan hasil penjualan dgn dana masuk ke desa adat.
Keempat, dana hasil penjualan tanah urug hasilnya belum diketahui krama. Kelima, penggunaan dana kas desa adat sebanyak 14,5 M, yang dikumpulkan oleh desa adat selama 35 tahun ludes dalam 1 tahun yang pengunaanya tanpa diketahui krama.
Dan keenam ada pembangunan villa dikawasan hutan lindung milik Negara dilereng bukit Gumang.Dalam penyampaian aspirasi ini, diterima oleh ketua komisi 1 dan anggota.
Anggota DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Oka Antara saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima pengaduan tersebut namun tidak bisa berbuat banyak.
"Kami nggak bisa memutuskan. Namun nanti kami bikin surat ke Majelis Desa Pekraman di Provinsi untuk bisa ditindaklanjutinya," ujarnya saat dikonfirmasi pada pada Rabu (23/3/2022).
Oka Antara pun mengimbau agar warga di Desa Adat Bugbug Karangasem tetap tenang. Jangan terprovokasi dengan pihak lain dan biarkan nanti Majelis Desa Pekraman yang menyelesaikan.



