
MANGUPURA - Komisi I DPRD Badung meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera mendata ulang jumlah penduduk Gumi Keris. Pasalnya, ada puluhan ribu warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Badung tetapi tidak tinggal dan menetap di Badung.
Ketua Komisi I, I Made Ponda Wirawan mengatakan indikasi temuan puluhan ribu penduduk berKTP Badung yang tidak lagi tinggal sesuai alamat di KTP. Permasalahan ini, sudah sempat dibahas dalam rapat kerja antara Komisi I dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Badung.
“Kami sudah sampaikan ke Disdukcapil agar ini segera diselaraskan. Karena informasi dari KPU Badung ada sekitar 41 ribu penduduk berKTP Badung tapi saat dicek sesuai alamatnya, dia sudah tidak ada. Sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk bisa memilih (di Pemilu)," kata Ponda Wirawan, Selasa (12/4).
Bahkan, lanjut Ponda Wirawan, dari salah satu sampling ada sebuah perumahan di kawasan Bandara Ngurah Rai yang dulunya ada sekarang sudah hilang. "Artinya sesuai alamat KTP mereka sudah tidak disitu,” ungkapnya.
Pihaknya berharap persoalan kependudukan ini cepat diselesaikan agar Badung memiliki angka riil tentang jumlah kependudukan.
“KPU tiap tahun melakukan Coklit (pencocokan data pemilih). Ia menduga hilangnya puluhan penduduk ini lantaran mereka pindah tanpa melapor atau tanpa mengurus surat pindah ke aparat desa setempat. Sehingga perpindahan mereka tidak tercatat Nah, disitu keluar angka 41 ribu pemilih yang tidak memenuhi syarat itu. Karena KTP kan berbasis alamat,” tegas Politisi PDIP asal Mambal ini.
Pihaknya meminta Disdukcapil Badung segera mengambil langkah-langkah kongkrit agar jumlah penduduk Badung dan berKTP Badung benar-benar riil.
“Dari penjelasan Disdukcapil, mereka sudah mengeluarkan surat edaran ke masing-masing camat untuk penyelarasan. Nanti dari data kelian dinas pasti akan ditemukan berapa sih jumlah riil penduduk Badung,” katanya.
Imbuhnya, bila benar dalam pendataan nanti sebanyak 41 ribu penduduk berKTP Badung itu tidak ditemukan, maka otomatis wacana penambahan kursi di DPRD Badung dari 40 menjadi 45 kursi akan batal. Sebab untuk menambah kursi jumlah penduduk Badung harus lebih dari 500 ribu.
“Sekarang penduduk Badung kan sekitar 512 sampai 514 ribu, jadi kalau dikurangi 41 ribu kan kurang dari 500 ribu. Jadi, kalau berbicara penambahan kursi di dewan kan belum memenuhi syarat,” pungkasnya.



